Suarapena.com, BEKASI – Lebih dari seribu satuan pendidikan mengalami kerusakan akibat banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera pada pekan terakhir November 2025. Data sementara yang dihimpun Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) per Ahad, 30 November 2025, mencatat total 1.009 sekolah terdampak, mencakup pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas.
Ketua Lembaga Sertifikasi Person Pilar Pendidikan dan Pelatihan Indonesia (LSPPPI), R. Iwan Rahmat Leksonoputra, menegaskan bahwa kondisi ini memerlukan tindakan solusi yang cepat dan tepat (gercep) dari pihak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti. “Tidak hanya sekedar wacana. Tindakan solusi gercep perlu dilakukan agar tidak hanya memetakan dampak banjir di wilayah itu, namun harus lebih memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan,” ujarnya, kepada Prakata.com (Suarapena.com Grup), Kamis (4/12/2025).
Iwan menyatakan bahwa pemetaan dan mitigasi dampak bencana tidak hanya diperlukan untuk Aceh dan Sumatera Utara, tetapi juga untuk beberapa tempat di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang terdampak.
Merujuk data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sebaran kerusakan sekolah terinci sebagai berikut: Provinsi Aceh sebanyak 310 sekolah (57 PAUD, 91 SD, 55 SMP, 65 SMA, 34 SMK, 1 PKBM, 7 SLB). Sumatera Utara sebanyak 385 sekolah (76 PAUD, 199 SD, 92 SMP, 11 SMA, 6 SMK, 1 SLB). Sementara Sumatera Barat sebanyak 314 sekolah (51 PAUD, 63 SD, 71 SMP, 20 SMA, 1 SMK, 8 SLB).
Menanggapi situasi darurat ini, Iwan menyarankan agar solusi untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran melibatkan kombinasi sekolah darurat, pemanfaatan teknologi, dan dukungan psikologis. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri telah menyusun pedoman penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat melalui Program Sekolah/Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Beberapa solusi utama yang dapat diterapkan meliputi:
1.Penyelenggaraan Sekolah/Kelas Darurat: Mendirikan tenda darurat, menggunakan modul kelas semi permanen, atau memanfaatkan bangunan umum seperti balai desa.
2.Pemanfaatan Teknologi dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ): Menggunakan platform daring jika memungkinkan, atau menyediakan materi cetak dan modul belajar mandiri untuk daerah tanpa akses teknologi.
3.Modifikasi Kurikulum dan Metode Pembelajaran: Menerapkan kurikulum darurat yang fokus pada materi esensial, mengintegrasikan edukasi bencana, dan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan untuk pemulihan trauma.
4.Dukungan Psikososial dan Peran Guru: Menyediakan program pemulihan trauma bagi peserta didik dan mendorong peran guru yang adaptif dalam menciptakan lingkungan belajar yang suportif.
“Segera mungkin solusi tersebut teralisasi mengingat pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bangsa dan negara,” pungkas Iwan. Informasi lebih lanjut mengenai pedoman penanganan pendidikan dalam darurat dapat diakses melalui situs resmi SPAB Kemendikbud. (sng)
