Suarapena.com, JAKARTA – Krisis air bersih semakin meluas di sejumlah daerah Indonesia akibat kemarau panjang. Di tengah sumber air yang mengering, warga bahkan terpaksa mencari cara tak biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk memanfaatkan air dari batang pisang.
Kondisi tersebut terjadi di Desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Selama sekitar tiga pekan, warga menghadapi krisis air dan harus mencari sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Air yang keluar dari batang pisang dimanfaatkan warga untuk berbagai keperluan, mulai dari mandi, mencuci hingga memasak. Namun, air tersebut memiliki rasa sepat dan sedikit pahit.
Krisis air bukan hanya terjadi di Sikka. Sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga mengalami persoalan serupa.
Di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, krisis air bersih melanda 51 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Sebanyak 27.786 jiwa terdampak akibat kekeringan.
Kondisi tak jauh berbeda terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Lebih dari 36 ribu jiwa terdampak kekeringan dan warga harus mengantre mendapatkan dropping air bersih setelah sumur-sumur mereka mengering.
Sementara di Jawa Barat, sebanyak 1.196.815 warga dilaporkan terdampak krisis air akibat kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
Meluasnya krisis air tersebut mendapat perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih ketika krisis sudah terjadi, tetapi juga memperkuat sistem antisipasi dan infrastruktur ketahanan air di daerah rawan kekeringan.
“Ketahanan air di Indonesia tengah diuji dengan banyaknya daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah perlu melakukan intervensi penanggulangan untuk membantu masyarakat terdampak,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).
Puan menilai pemerintah memiliki dasar untuk melakukan antisipasi lebih awal. Salah satunya melalui informasi peringatan dini kekeringan meteorologis yang telah disediakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“BMKG telah menyediakan informasi peringatan dini kekeringan meteorologis yang dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengantisipasi wilayah rawan,” tuturnya.
Menurut Puan, peringatan tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret di tingkat daerah. Ketika tanda-tanda penurunan ketersediaan air mulai terlihat, pemerintah dinilai perlu segera menyiapkan langkah penanganan.
“Ketika sebuah wilayah mulai menunjukkan penurunan ketersediaan air, Pemerintah harus segera menyiapkan distribusi air, memeriksa sumber air alternatif, dan memastikan fasilitas penyimpanan tersedia,” ungkap Puan.
Puan menyoroti kondisi warga di Sikka yang harus mencari sendiri sumber air alternatif. Menurutnya, situasi tersebut menunjukkan perlunya pola penanganan kekeringan yang disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan masyarakat.
“Wilayah kepulauan dan daerah dengan sumber air terbatas membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan wilayah yang memiliki jaringan air baku lebih mudah diakses,” sebutnya.
Puan mengingatkan agar masyarakat tidak terus terjebak dalam persoalan yang sama setiap kali musim kemarau datang.
“Masyarakat tidak seharusnya terus berada dalam siklus menunggu hujan, kekurangan air, berjuang mencari alternatif ketersedian air bersih, menerima bantuan tangki, lalu kembali menghadapi persoalan yang sama pada musim kemarau berikutnya,” tambah Puan.
Menurut mantan Menko PMK itu, pemerintah perlu menjalankan dua langkah sekaligus. Dalam jangka pendek, kebutuhan air masyarakat harus dipastikan terpenuhi. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu membangun sistem yang membuat masyarakat lebih siap menghadapi kekeringan berikutnya.
“Pemerintah dapat hadir dalam dua tahap sekaligus. Pertama, adalah dengan memenuhi kebutuhan air warga untuk penanggulangan jangka pendek. Dan yang kedua adalah dengan membangun sistem yang membuat warga terdampak dapat lebih siap menghadapi kekeringan berikutnya,” lanjutnya.
Puan pun mendorong pembangunan infrastruktur ketahanan air secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang rentan mengalami kekeringan berulang.
Dorongan tersebut menjadi semakin penting di tengah kondisi iklim yang menunjukkan kecenderungan periode kering lebih panjang. BMKG mencatat Juli 2026 sebagai bulan dengan curah hujan terendah di Indonesia sejak 1991.
Bagi Puan, ukuran keberhasilan penanganan kekeringan tidak semata-mata dilihat dari seberapa cepat bantuan air dikirim ketika krisis terjadi. Yang lebih penting, masyarakat memiliki akses terhadap air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum kondisi berubah menjadi darurat.
“Sebab keberhasilan penanganan kekeringan bukan hanya ketika air berhasil dikirim setelah krisis terjadi, tetapi ketika masyarakat memiliki akses air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum keadaan mencapai titik darurat. Infrastruktur harus semakin ditingkatkan,” pungkasnya. (r5/aha)
