SUARAPENA.COM – Rapat kerja komisi IV DPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diwarnai aksi walkout.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Slamet menjelaskan, aksi walkout dalam rapat kerja tersebut dilakukan untuk menjaga marwah lembaga legislatif dengan menunjukkan sikap tegas terkait kesepakatan yang tak dipenuhi oleh mitra kerjanya.
“Aksi walkout fraksi PKS dilakukan untuk menjaga marwah lembaga legislatif, dengan memberikan sikap yang tegas,” kata Slamet di Jakarta, Rabu (26/1/2022).
Slamet juga menceritakan, dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, komisi IV meminta sejumlah nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Dalam kesepakatan itu, pihaknya memberi waktu untuk KLHK selambat-lambatnya memberikan nama-nama kepada komisi IV DPR satu minggu setelah rapat dengar pendapat.
Alhasil, data yang diberikan oleh KLHK hanya menyangkut 713.000 hektar lahan. Padahal, kata Slamet, dalam rapat sebelumnya luas lahan yang terdampak sekitar 3,2 juta hektar.
“Kami pernah survei langsung ke Kaltim bersama Dirjen Gakkum KLHK dan Gubernur Kaltim mengenai hal itu, ada perusahaan besar yang masih ilegal, dan itu tidak terdapat di dalam daftar yang diberikan,” ungkapnya.
Oleh karena alasan itulah, pihaknya memutuskan untuk tidak melanjutkan rapat.
Ia menilai KLHK sebagai mitra kerja tidak bisa memenuhi komitmen yang sudah disepakati. (Bo/Ki)
