Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada 2026.
Menurut Puan, langkah mitigasi perlu dilakukan sejak dini untuk mengurangi dampak kekeringan yang berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari ketersediaan air bersih, pertanian, kesehatan masyarakat, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak di berbagai sektor. Apalagi masyarakat di sejumlah daerah sudah mengalami krisis air bersih,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan menyusul laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat sedikitnya tiga kabupaten di Pulau Jawa mengalami krisis air bersih, yakni Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
BNPB melaporkan lebih dari 1.600 warga terdampak akibat berkurangnya ketersediaan air bersih di wilayah tersebut.
Puan meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan air bersih, tetapi juga membangun sistem mitigasi jangka panjang untuk daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan.
“Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan (rainwater harvesting) dan membuat sumur resapan,” ujarnya.
Selain itu, Puan mendorong pemerintah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya menghadapi musim kemarau. Menurut dia, sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling rentan terdampak akibat keterbatasan pasokan air.
Ia meminta pemerintah daerah bersama kelompok tani dan instansi terkait menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Instansi terkait, termasuk pemda bersama kelompok tani harus duduk bersama untuk berdiskusi mencari pendekatan yang paling tepat karena setiap daerah belum tentu sama tantangannya,” kata dia.
Puan menilai langkah antisipasi perlu dilakukan lebih awal mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya.
Fenomena El Nino disebut menjadi salah satu faktor yang memicu kemarau berkepanjangan di sejumlah wilayah Indonesia.
BMKG memperkirakan musim kemarau dapat berlangsung hingga tujuh bulan di sebagian besar wilayah Indonesia. Adapun puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026.
Selain berpotensi menyebabkan kekeringan dan krisis air bersih, kemarau panjang juga dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, Puan meminta data dan prediksi BMKG dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah di berbagai sektor.
“Data BMKG tidak boleh berhenti sebagai informasi sektoral, tetapi harus menjadi dasar penyusunan langkah antisipatif di bidang pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, perlindungan sosial, dan lingkungan, terutama bagi kelompok rentan,” ujar Puan.
Menurut dia, informasi cuaca harus diterjemahkan menjadi langkah mitigasi yang terukur sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.
“Karena keberhasilan negara menghadapi musim kemarau tidak dapat diukur hanya dari kemampuan merespons ketika kebakaran hutan, krisis air, atau gangguan kesehatan sudah terjadi,” tuturnya.
“Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh risiko-risiko tersebut dapat ditekan sebelum berkembang menjadi krisis yang membebani masyarakat dan keuangan negara,” lanjut Puan.
Puan juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman kekeringan serta karhutla.
Menurut dia, prediksi iklim yang tersedia jauh sebelum puncak musim kemarau merupakan peluang bagi pemerintah untuk menerapkan tata kelola yang lebih preventif.
“Prediksi iklim yang tersedia berbulan-bulan sebelum puncak kemarau sesungguhnya merupakan kesempatan bagi negara untuk menunjukkan kapasitas tata kelola yang lebih preventif,” kata Puan.
Ia menambahkan, masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah didasarkan pada perencanaan risiko yang matang.
Puan juga meminta pemerintah daerah bergerak cepat memberikan bantuan kepada warga yang terdampak kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.
“Langkah antisipasi harus dibarengi dengan pemenuhan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan akibat kekeringan maupun yang terkena dampak karhutla,” ucapnya. (r5/aha)
