Suarapena.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan dedikasi yang kuat untuk terus memperbaiki kehidupan dan memberikan perlindungan kepada nelayan kecil di daerahnya. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengungkapkan komitmen ini saat bertemu dengan perwakilan dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada hari Rabu (11/10/2023).
Nana Sudjana menjelaskan bahwa pemetaan terhadap tantangan yang dihadapi oleh nelayan kecil terus dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama dengan IOJI. Ini termasuk pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta sosialisasi tentang asuransi nelayan.
Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan IOJI telah berlangsung sejak lama. Pada Mei 2023, mereka telah menandatangani nota kesepakatan untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan awak kapal perikanan migran, nelayan kecil, dan buruh nelayan di Jawa Tengah.
Nana Sudjana menegaskan bahwa keberadaan IOJI sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan perlindungan nelayan kecil di Jawa Tengah. “Kami ingin para nelayan kami sejahtera dan kualitasnya meningkat. Kami sedang mempersiapkan strategi untuk itu, termasuk perlindungan bagi para nelayan kami,” ujarnya.
Sementara itu, CEO IOJI, Mas Achmad Santosa, mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah kepada nelayan kecil. Menurutnya, perhatian ini sejalan dengan fokus IOJI, yang berusaha memberikan fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil.
Achmad Santosa menjelaskan bahwa kerjasama antara IOJI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat aktif dan intensif. Bahkan, kerja sama mereka di Jawa Tengah dianggap sebagai yang paling intensif dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Ini merupakan bentuk komitmen IOJI dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Di Jawa Tengah, IOJI secara intensif melakukan penelitian untuk mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini termasuk sosialisasi kebijakan dan konsultasi publik terkait kebijakan yang akan disahkan.
Terkait perlindungan nelayan kecil, Achmad Santosa menjelaskan bahwa IOJI bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang melakukan konsultasi publik dengan nelayan kecil. Konsultasi publik ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang saat ini dihadapi oleh para nelayan.
Dengan mengetahui berbagai masalah tersebut, mereka dapat melakukan upaya pencegahan atau mencari solusi, baik dalam bentuk regulasi Peraturan Gubernur maupun Perda. “Kami akan melihat efektivitasnya, bagaimana tentang kebijakan ini. Menurut saya, pengawasan dan penegakan hukum itu sangat penting,” ujarnya.
Mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Pj Gubernur Jateng telah memberikan arahan kepada dinas terkait dan IOJI untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian. Ini termasuk memetakan masalah dan menyiapkan aturan-aturan daerah. “Kami membantu sebagai ahli saja,” tambah Achmad Santosa. (ui/sng)
