Suarapena.com, BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Bekasi menerima Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait susunan kepengurusan masa bakti 2025–2030. Penyerahan dilakukan dalam agenda konsolidasi partai yang digelar di Hotel Aston Bekasi, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Tri Adhianto, Sekretaris DPC Ahmad Faisyal Hermawan, serta jajaran pengurus dan kader partai.
Ono mengatakan, penyerahan SK tersebut merupakan bagian dari proses konsolidasi internal partai sekaligus penegasan administratif atas kepengurusan yang telah terbentuk.
Menurut dia, secara formal kepengurusan DPC sudah sah sejak pelaksanaan konferensi cabang (konfercab) maupun konferensi anak cabang (konfercam), di mana pelantikan dilakukan langsung.
“SK ini lebih bersifat administratif. Setelah pelantikan, DPC langsung bergerak melakukan konsolidasi hingga ke tingkat kecamatan melalui pembentukan pengurus anak cabang, sampai ke ranting di tingkat kelurahan,” kata Ono.
Ia menekankan pentingnya struktur partai yang solid sebagai fondasi dalam menghadapi agenda politik ke depan. Namun, ia mengingatkan bahwa orientasi utama partai bukan semata-mata kekuasaan.
Ono menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa kekuasaan merupakan alat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.
Selain itu, Ono juga menyoroti peran ganda Tri Adhianto sebagai Ketua DPC sekaligus Wali Kota Bekasi. Ia menyebut posisi tersebut membawa tanggung jawab besar dalam menyelesaikan persoalan sosial di daerah.
“Tanggung jawabnya adalah menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta memastikan tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kota Bekasi,” ujarnya.
Ono menambahkan, konsolidasi internal menjadi langkah awal yang harus diperkuat sebelum partai menjalankan fungsi pengawalan terhadap pemerintahan daerah.
Ia berharap seluruh elemen partai, termasuk kader legislatif, dapat bersinergi untuk memastikan program-program pemerintah berjalan optimal dan dirasakan masyarakat.
“Yang terpenting adalah konsolidasi ke bawah. Setelah itu, program-program wali kota dimaksimalkan dan dikawal oleh legislatif agar benar-benar dirasakan masyarakat,” kata dia. (sp/pr)
