Suarapena.com, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan mengundur jadwal sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, perubahan jadwal tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pelaksanaan sidang diundur selama satu pekan.
Menurut Muzani, Presiden mengajukan perubahan jadwal karena memiliki agenda kenegaraan yang cukup padat. Kondisi tersebut membuat Presiden membutuhkan waktu tambahan untuk mempertimbangkan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan kepada MPR.
“Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Pernyataan itu disampaikan Muzani dalam konferensi pers setelah Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani menjelaskan, rapat gabungan tersebut digelar setelah Pimpinan MPR menerima surat dari Presiden sebagai tanggapan atas surat MPR tertanggal 13 November 2026.
Sebelumnya, MPR telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui proses pemilihan dan pelantikan.
Namun, berdasarkan ketentuan yang berlaku, Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.
Dengan jadwal awal 2 Desember 2026, batas akhir penyampaian nama calon tersebut jatuh pada 18 November 2026.
Muzani mengatakan, Presiden membutuhkan waktu lebih panjang untuk menentukan dua nama calon tersebut. Selain mempertimbangkan berbagai aspek, Presiden juga perlu berkoordinasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh.
Karena itu, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna digeser menjadi 9 Desember 2026.
“Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember, harinya Rabu,” kata Muzani.
Selain membahas perubahan jadwal, rapat gabungan juga menyepakati persiapan prosesi pelantikan Wakil Presiden terpilih.
Muzani menyampaikan, MPR akan melaksanakan pelantikan Wakil Presiden terpilih dengan mengacu pada semangat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk mempersiapkan pelaksanaan agenda tersebut, MPR juga membentuk panitia ad hoc yang akan bertanggung jawab terhadap berbagai tahapan persiapan.
Panitia ad hoc akan diketuai Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dengan didampingi dua orang wakil ketua. Panitia tersebut beranggotakan 36 orang yang berasal dari unsur fraksi dan kelompok DPD di MPR.
Sementara itu, Tim Verifikasi akan dikoordinasikan oleh Lestari Moerdijat. Adapun Habiburrahman ditunjuk sebagai ketua tim, sedangkan posisi sekretaris akan diisi perwakilan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Muzani menegaskan, seluruh keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat gabungan Pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
Dengan perubahan jadwal ini, sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, dan pelantikan Wakil Presiden terpilih dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026. (sp/pr)







