Suarapena.com, BEKASI – Keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan yang bermunculan di media sosial tak dibiarkan begitu saja oleh Pemerintah Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memilih turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Selasa (15/9/2026), Tri mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.
Kedatangannya bukan sekadar mengecek aktivitas aparatur. Tri juga menghampiri warga yang tengah mengantre dan menanyakan langsung kebutuhan serta kendala yang mereka hadapi.
Langkah itu dilakukan setelah sejumlah warga menyampaikan keluhan mengenai pelayanan administrasi kependudukan melalui media sosial.
Keluhan tersebut kemudian memunculkan beragam respons. Ada warga yang mengaku memiliki pengalaman kurang baik, tetapi ada pula yang memberikan apresiasi dan menilai pelayanan publik di Kota Bekasi telah berjalan sesuai ketentuan serta tidak membutuhkan waktu lama.
Tri mengatakan, beragam respons masyarakat di media sosial perlu dilihat secara langsung agar pemerintah mengetahui kondisi pelayanan yang sebenarnya.
“Kita ingin memastikan pelayanan yang diberikan aparatur benar-benar dirasakan masyarakat dan berjalan sesuai ketentuan,” kata Tri.
Saat menyambangi ruang pelayanan, Tri bertemu dengan Suhana, warga Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara.
Suhana datang untuk mengurus verifikasi data desil yang diperolehnya berdasarkan hasil sensus penduduk.
Dalam data tersebut, Suhana tercatat masuk dalam desil 2. Namun, ia belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.
Karena itu, Suhana datang untuk memastikan data tersebut sekaligus mengetahui status dan tindak lanjut yang harus dilakukan.
Mendengar persoalan tersebut, Tri tidak ingin warga pulang tanpa kepastian.
Ia langsung menghubungi Camat Bekasi Utara melalui sambungan telepon dan meminta agar persoalan Suhana segera diperiksa bersama pihak kelurahan.
“Ini langsung ditindaklanjuti. Tolong nanti kecamatan dan kelurahan cek dan pastikan datanya, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian,” ujar Tri.
Bagi Tri, pelayanan publik bukan hanya soal prosedur administrasi, tetapi juga bagaimana pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat.
Tri menegaskan, sidak tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan aparatur.
Menurutnya, pengawasan justru diperlukan untuk memastikan seluruh petugas menjalankan kewajibannya dan masyarakat memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya.
“Pelayanan berjalan baik. Kita pastikan pagi-pagi tidak ada yang nongkrong di kantin. Kita ingin memastikan semua aparatur berada di tempat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta seluruh aparatur yang bertugas di sektor pelayanan publik bekerja secara profesional, disiplin, dan berintegritas.
Selain Disdukcapil, Tri juga memastikan pelayanan di sejumlah perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.
Tak hanya soal kedisiplinan, Tri juga mengingatkan aparatur agar tidak melakukan pungutan liar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, aparatur pemerintah telah mendapatkan gaji untuk menjalankan tugas pelayanan publik.
“Jangan sampai ada pungutan liar. Kita ini sudah digaji oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi berikan pelayanan yang terbaik,” katanya.
Tri juga meminta agar setiap keluhan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, tidak diabaikan.
Menurutnya, media sosial kini menjadi salah satu ruang masyarakat menyampaikan pengalaman, kritik, maupun apresiasi terhadap pelayanan pemerintah.
Masukan tersebut, kata Tri, harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Ia pun mengapresiasi masyarakat yang aktif menyampaikan pengalaman mereka. Bagi Tri, partisipasi masyarakat menunjukkan adanya pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah.
“Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan keluhan, tetapi tidak ada respons. Kita harus hadir memberikan solusi dan memastikan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan,” pungkasnya. (sp/pr)
