Suarapena.com, JAKARTA – Akses permodalan masih menjadi persoalan klasik yang menghambat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Di tengah besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, pelaku usaha kecil dinilai masih menghadapi berbagai kendala untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, permodalan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan UMKM untuk berkembang.
Menurut dia, potensi UMKM akan semakin besar apabila pelaku usaha tidak hanya diberikan akses modal, tetapi juga memperoleh pendampingan secara konsisten, akses teknologi, serta dukungan ekosistem usaha.
Hal tersebut disampaikan Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Permodalan dan Pembiayaan UMKM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
“Akses permodalan menjadi tantangan utama dalam industri UMKM, baik kecil maupun menengah, sebab permodalan merupakan hal utama yang menentukan berkembang atau tidaknya suatu UMKM,” kata Saleh.
Saleh menilai, akses pembiayaan yang diterima UMKM masih belum sebanding dengan kebutuhan dan potensinya. Ia menyoroti kecenderungan perbankan yang dinilai lebih mudah memberikan pembiayaan kepada perusahaan besar.
Menurutnya, UMKM seolah masih ditempatkan sebagai pilihan kedua dalam penyaluran modal.
“Saat ini banyak bank-bank yang enggan melirik UMKM untuk dipinjamkan maupun disalurkan modal yang terkesan UMKM sebagai pilihan kedua,” ujarnya.
Saleh mengatakan, persepsi tersebut perlu diubah. Sebab, UMKM memiliki jangkauan usaha yang luas dan tersebar di berbagai daerah sehingga berpotensi menjadi kekuatan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kesannya karena UMKM itu jangkauannya luas, ada di mana-mana sehingga pihak bank tidak mendapatkan keuntungan, sebaliknya perusahaan besar dengan mudah mendapatkan pinjaman,” katanya.
Menurut Saleh, persoalan permodalan bukanlah masalah baru bagi UMKM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persoalan modal masih menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM.
Dalam periode 2016 hingga 2020, masalah permodalan disebut menjadi faktor yang paling tinggi dan berpengaruh terhadap industri UMKM.
Selain persyaratan pinjaman yang dinilai sulit, keterbatasan agunan juga menjadi hambatan bagi pelaku usaha ketika mengajukan pembiayaan kepada perbankan.
Sebagian UMKM juga disebut belum memahami prosedur pengajuan pinjaman. Akibatnya, tidak sedikit pengajuan pembiayaan yang berujung pada penolakan.
Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM kesulitan memperoleh tambahan modal untuk memperbesar kapasitas produksi, mengembangkan usaha, maupun meningkatkan daya saing.
Saleh menegaskan, persoalan tersebut perlu diatasi melalui kebijakan yang mampu membuka akses pembiayaan lebih luas bagi UMKM.
DPR, kata dia, akan mendorong perbaikan regulasi agar bank dan lembaga penyalur pembiayaan tidak menghindari kewajibannya dalam mendukung UMKM.
“Regulasi juga akan kita perbaiki sehingga para bank-bank penyalur ini tidak bisa lari dari kewajibannya,” tegas Saleh.
Ia berharap perbaikan akses pembiayaan tersebut berjalan beriringan dengan pendampingan, pemanfaatan teknologi, dan penguatan ekosistem UMKM.
Dengan demikian, UMKM diharapkan tidak sekadar bertahan, tetapi mampu berkembang dan naik kelas sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin besar. (r5/we)
