Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti meningkatnya angka stunting di Provinsi Maluku. Dalam kunjungan kerja Komisi IX di Kota Ambon, Jumat (30/10/2025), Edy menegaskan perlunya kerja keras pemerintah daerah untuk menekan kasus stunting yang dinilainya berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia (SDM).
Berdasarkan data terbaru, angka stunting di Maluku naik dari 26 persen menjadi 28 persen pada periode 2022–2023. Jika tidak ada langkah intervensi serius, angka tersebut diperkirakan terus meningkat pada 2024.
“Ini soal generasi emas. Kalau SDM Maluku stunting, mereka akan sulit bersaing. Karena itu, pemerintah daerah harus punya komitmen kuat dan bekerja keras menurunkannya,” ujar Edy dalam keterangannya, Senin (3/11/2025).
Edy menilai Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) siap saji dapat menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka stunting, terutama di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera memetakan kebutuhan daerah dan memprioritaskan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar program tersebut tepat sasaran.
Namun, ia menegaskan agar program MBG tidak hanya berfokus pada anak sekolah.
“Penurunan stunting tidak akan efektif jika hanya menyasar anak sekolah. Kelompok yang paling rentan adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, mereka harus menjadi prioritas penerima manfaat,” kata politisi Fraksi PDIP itu.
Edy juga menyoroti penerapan model pembangunan SPPG yang seragam di seluruh Indonesia. Menurutnya, pendekatan modular yang selama ini digunakan sulit diterapkan di daerah kepulauan seperti Maluku.
“Daerah kepulauan dengan akses sulit tidak bisa menggunakan pola reguler seperti wilayah daratan. Justru daerah 3T yang miskin dan terisolasi harus mendapat prioritas program MBG,” ujarnya.
Ia mendorong BGN mengembangkan model layanan SPPG berbasis sekolah atau keluarga, serta memastikan penerima manfaat di daerah kepulauan mendapatkan dukungan langsung melalui anggaran APBN.
Selain masalah teknis, Edy juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah dalam menanggulangi stunting. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan agar program gizi dan kesehatan dapat berjalan optimal.
“Komisi IX akan membantu menjembatani komunikasi antara Pemda Maluku dengan Kementerian Kesehatan serta lembaga terkait lainnya. Ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan gizi dan kesehatan di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Edy berharap lahir komitmen lintas sektor dalam memperkuat penanganan stunting di Maluku. Ia menegaskan, penurunan angka stunting bukan hanya tanggung jawab dinas kesehatan, tetapi juga memerlukan peran aktif dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
“Kita bicara soal masa depan generasi Maluku. Kalau masalah gizi tidak segera diatasi, kita akan kehilangan potensi besar SDM di masa depan,” pungkasnya. (r5/rdn)
