Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat suara menyikapi gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah mengguncang Bali. Dalam keterangan tertulis Jumat (13/6/2025), Puan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata guna mencegah badai PHK yang berpotensi semakin dahsyat di Pulau Dewata.
“PHK yang menghantam Bali—ikon pariwisata Indonesia—menjadi alarm bahwa sektor ketenagakerjaan kita tengah rapuh. Pemerintah wajib bertindak cepat dan konkret untuk melindungi para pekerja,” tegas Puan.
Fenomena ini mulai terlihat sejak awal tahun 2025, ketika sekitar 100 pekerja hotel di Badung terkena PHK akibat lesunya kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Belum usai, giliran 70 karyawan PT Coca Cola Bottling Indonesia di Mengwi yang juga harus kehilangan pekerjaan karena pabrik akan tutup mulai 1 Juli 2025.
Menurut Puan, gelombang PHK di Bali bukan hanya masalah lokal, tapi cermin kerentanan sistem ketenagakerjaan nasional yang sangat tergantung pada sektor tertentu.
“Ini bukan sekadar insiden sporadis, melainkan tanda bahwa sistem kita belum siap menghadapi tekanan ekonomi yang kian berat,” ujarnya.
Puan menambahkan, PHK massal akan berdampak langsung pada perekonomian—dari melemahnya industri hingga menurunnya daya beli masyarakat akibat kehilangan pekerjaan. Yang lebih memprihatinkan, hingga kini belum ada langkah konkret dan terukur dari pemerintah pusat maupun daerah dalam merespons masalah ini, terutama dalam hal pelatihan ulang (reskilling) dan dukungan bagi pekerja yang beralih ke sektor informal atau wirausaha kecil.
“Daerah seperti Bali, yang selama ini jadi simbol pariwisata, nyatanya dibiarkan berjuang sendiri menghadapi krisis,” kritik Puan.
Untuk itu, Puan mendesak pembentukan Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK dengan fokus khusus di Bali, Batam, dan kawasan industri lain yang terdampak. Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi kebijakan efisiensi anggaran agar tidak mengorbankan sektor dengan efek berganda seperti MICE, yang berperan penting bagi ekonomi lokal.
Puan juga mendorong integrasi program Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pariwisata untuk memperkuat pelatihan digital, transisi kerja, dan pengembangan UMKM berbasis pariwisata, termasuk pemberian insentif khusus untuk sektor hospitality dan manufaktur.
“Jangan sampai narasi pertumbuhan ekonomi hanya ramai di ibukota tapi sunyi di daerah. Bila negara abai, kepercayaan publik akan runtuh,” kata perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini.
Puan mengingatkan, PHK bukan sekadar angka statistik, melainkan persoalan sosial yang memengaruhi jutaan keluarga. “Pemerintah harus membuktikan bahwa negara tidak hanya pandai berpidato di konferensi, tapi juga tanggap melindungi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan harapan,” pungkasnya. (r5/aha)
