Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah memperketat pengawasan tata niaga hewan kurban menjelang Iduladha 2026. Ia menilai pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh di lapangan.
Daniel menegaskan, pengawasan yang longgar berpotensi membuka ruang praktik kecurangan seperti penjualan sapi glonggongan yang kerap muncul pada musim kurban.
“Pengawasan tata niaga hewan kurban tidak boleh longgar demi menjaga kepercayaan dan kesehatan masyarakat,” kata Daniel dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Ia menyoroti bahwa lonjakan permintaan hewan kurban setiap tahun kerap dimanfaatkan oknum pedagang untuk melakukan manipulasi bobot hingga memperdagangkan hewan yang tidak layak konsumsi.
Menurut dia, negara harus memastikan peningkatan permintaan tidak berdampak pada penurunan kualitas dan keamanan pangan masyarakat.
“Dalam situasi ketika permintaan hewan kurban meningkat tajam, negara perlu memastikan stabilitas pasokan tidak mengorbankan kualitas, kesehatan, dan kelayakan hewan yang beredar di masyarakat,” ujarnya.
Daniel juga meminta pemerintah pusat dan daerah bersama aparat penegak hukum memperkuat pengawasan terpadu di seluruh rantai distribusi hewan kurban, mulai dari pasar hewan, titik penjualan sementara, hingga rumah pemotongan hewan.
Ia menegaskan, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan dokumen kesehatan ternak.
“Pengawasan tidak cukup dilakukan secara administratif saja melalui dokumen kesehatan ternak, tetapi perlu berbasis pemeriksaan lapangan yang aktif dan terukur,” kata dia.
Selain itu, Daniel menyoroti ancaman Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) yang masih menjadi tantangan dalam distribusi ternak nasional. Menurutnya, kedua penyakit tersebut berdampak langsung terhadap kesehatan hewan dan ekonomi peternak.
“Ancaman PMK dan LSD berdampak luas terhadap kesehatan hewan nasional dan stabilitas ekonomi peternak rakyat,” ujarnya.
Ia juga menilai rendahnya literasi masyarakat terkait ciri hewan kurban sehat masih menjadi celah terjadinya praktik penipuan. Karena itu, pemerintah diminta memperluas edukasi publik terkait standar kesehatan hewan dan sertifikasi resmi.
Lebih lanjut, Daniel menekankan pentingnya transparansi dalam pengawasan agar masyarakat dapat melihat upaya pemerintah dalam menjaga kualitas hewan kurban.
“Pengawasan tidak berhenti pada penindakan setelah kasus muncul, tetapi harus berbasis sistem pencegahan yang dapat dipantau efektivitasnya,” ujarnya.
Daniel menegaskan DPR akan terus mengawal isu tersebut agar tidak hanya menjadi perhatian musiman menjelang Iduladha, melainkan bagian dari perbaikan tata kelola peternakan dan perlindungan konsumen secara berkelanjutan. (r5/rdn)
