Suarapena.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut banyak contoh modus korupsi yang umum terjadi di birokrasi dan pemerintahan.
Hal itu disampaikan dia di depan aparat penegak hukum (APH) dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang ikut dalam pelatihan bersama penanganan perkara Tipikor wilayah Jateng-DIY di Hotel Arrus, Semarang, Jawa Tengah, Senin (7/8/2023).
Ganjar menceritakan, ada beberapa modus korupsi yang pernah disangkutpautkan dengan dirinya, seperti modus mengaku tim sukses, hingga setoran kepada pimpinan. Lantaran itu, ia meminta agar APIP dapat mencegah sebelum APH mengambil langkah.
“Harapan kita nantinya semua penanganan tindak pidana korupsi itu APIP-nya dulu, bekerja dulu. Tanpa harus sampai ke penegakan hukum ini APIP-nya sudah menginisiasi, dan tahap pertama yang penting bagaimana mencegah. Dengan APIP aktif mengambil langkah, maka pencegahan korupsi dapat dilakukan,” tutur Ganjar.
Ganjar juga menegaskan, jika pencegahan dilaksanakan, namun tindak pidana korupsi masih terjadi, maka wajib menggandeng APH.
Pencegahan korupsi lanjut dia, memang menjadi fokus dalam menekan tindak pidana korupsi di Jawa Tengah. Oleh sebab itu, selama dua periode kepemimpinannya, Ganjar pun menggandeng KPK untuk itu.
Karena menurutnya, hal tersebut selaras dengan slogan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dan “Tuanku ya Rakyat, Gubernur cuma Mandat”.
“Sejak awal menjabat pada 2013, sikap integritas dan tidak membohongi rakyat, itu penting dijaga. Karena sebenarnya protes masyarakat ya satu saja, kenapa layanannya buruk, dan kenapa korupsinya merajalela,” sebutnya.
Ganjar pun menceritakan bagaimana dulu ia bersama KPK menyentuh ASN, pelajar, hingga masyarakat pelosok, agar sistem pencegahan antikorupsi dapat terbentuk di Jateng.
Pada saat itu, dia memulai dengan mendorong ASN di pemerintahannya, untuk melaksanakan konsep layanan mudah, murah, cepat kepada masyarakat. Karena ‘semrawut’ nya birokrasi dapat menjadi celah oknum tidak bertanggung jawab, untuk melancarkan aksi korupsi.
Alhasil, lewat berbagai upaya tersebut, Ganjar berhasil membawa Jateng lima tahun beruntun sejak 2018, mendapat predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kementerian PANRB.
Selain itu, Jateng juga meraih penghargaan KPK sebagai provinsi paling berintegritas pada 2019 lalu. Jateng dinilai KPK paling berintegritas dengan skor 78,26, diikuti Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.
“Saya senang karena KPK dulu menemani kita, kita mendapatkan kisi-kisi bagaimana melakukan pencegahan (korupsi), dan kita review satu per satu,” akunya. (Sp/pr)
