Suarapena.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap ribuan dapur yang menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia ditutup sementara setelah diketahui belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi merupakan persyaratan mutlak bagi setiap dapur yang menyelenggarakan program MBG.
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).
Sudaryono menjelaskan, temuan tersebut diperoleh setelah BGN melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur MBG.
Dari total awal 27.485 dapur, BGN menetapkan sementara sebanyak 27.022 dapur setelah dilakukan penyisiran.
Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, terdapat 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing.
Sudaryono menegaskan, persoalan tersebut bukan karena dapur telah mendaftar tetapi gagal memenuhi persyaratan.
Sebaliknya, ribuan dapur itu disebut belum melakukan pendaftaran SLHS sama sekali.
“Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali,” tegasnya.
Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi bertahap, BGN akhirnya mengambil tindakan dengan menutup sementara 1.999 dapur tersebut.
Penutupan dilakukan untuk memberikan ruang bagi proses investigasi lebih lanjut guna memastikan kepatuhan dapur terhadap standar yang telah ditetapkan.
“Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” kata Sudaryono.
Sebaran 1.999 dapur SPPG yang ditutup sementara tersebut terdiri dari Wilayah 1: 351 dapur SPPG, Wilayah 2: 1.417 dapur SPPG, dan Wilayah 3: 231 dapur SPPG.
Langkah tegas tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.
Menurut BGN, pemenuhan standar higiene dan sanitasi menjadi hal penting karena dapur MBG memproduksi makanan yang dikonsumsi oleh penerima manfaat dalam jumlah besar.
Karena itu, selain memastikan kandungan gizi, pemerintah juga berkepentingan memastikan makanan yang disajikan aman dan diproduksi melalui proses yang memenuhi standar kesehatan.
Penutupan sementara 1.999 dapur tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen BGN untuk menjaga kualitas, keamanan pangan, serta keselamatan seluruh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. (sp/pr)
