Scroll untuk baca artikel

NewsPar-Pol

DPR Bilang Pemulihan Pascabencana Tak Cukup Bangun Infrastruktur, tapi…

×

DPR Bilang Pemulihan Pascabencana Tak Cukup Bangun Infrastruktur, tapi…

Sebarkan artikel ini
Pemulihan pascabencana disorot oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Menurutnya pemulihan pascabencana harus secara komprehensif.
Pemulihan pascabencana disorot oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Menurutnya pemulihan pascabencana harus secara komprehensif.

Suarapena.com, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus dipahami sebagai proses pemulihan yang menyeluruh. Menurut dia, pemulihan tidak boleh berhenti pada pembangunan kembali infrastruktur fisik, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial, ekonomi, serta martabat masyarakat terdampak.

“Pemulihan pascabencana harus dilihat secara komprehensif. Kita tidak hanya membangun kembali bangunan yang rusak, tetapi juga kehidupan masyarakat yang terdampak,” kata Hetifah dalam keterangannya, Rabu (31/12/2025).

Advertisement
Scroll untuk terus membaca

Hetifah menilai, pendekatan tenaga padat karya menjadi salah satu strategi penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Melalui skema tersebut, masyarakat terdampak tidak sekadar menjadi penerima bantuan, melainkan dilibatkan secara aktif sebagai pelaku utama pemulihan.

Dengan keterlibatan langsung itu, warga dapat memperoleh penghasilan sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dinilai mampu memperkuat rasa memiliki dan solidaritas sosial dalam membangun kembali wilayah terdampak bencana.

Berita Terkait:  Kritik dan Kekhawatiran atas Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Mengemuka

Selain peran masyarakat, Hetifah menyoroti kontribusi strategis perguruan tinggi dalam penanganan pascabencana. Menurut dia, kampus memiliki sumber daya keilmuan yang dapat dimanfaatkan, mulai dari asesmen kebutuhan dan risiko, perencanaan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan, hingga pelatihan keterampilan dan dukungan pemulihan psikososial.

“Keterlibatan dosen dan mahasiswa melalui pengabdian kepada masyarakat menjadikan perguruan tinggi hadir langsung di tengah masyarakat saat dibutuhkan,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang juga menjadi mitra Komisi X DPR RI, dinilai memegang peran penting untuk memastikan pemulihan berbasis riset dan data.

Berita Terkait:  Alasan Anggota Komisi X Minta Pemerintah Tak Buka dulu Rekrutmen Guru PPPK

BRIN dapat berkontribusi melalui pengembangan teknologi tepat guna, pemetaan risiko bencana, sistem peringatan dini, serta model pembangunan adaptif sesuai karakteristik wilayah terdampak.

Hetifah menekankan pentingnya hilirisasi hasil riset agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Ia menilai, sinergi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan BRIN akan membuat penanganan pascabencana tidak lagi bersifat reaktif.

“Kolaborasi ini harus menjadi momentum untuk membangun ketangguhan jangka panjang dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Komisi X DPR RI, lanjut Hetifah, mendorong agar kerja sama lintas sektor tersebut menjadi bagian dari kebijakan penanganan bencana yang terintegrasi, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan. (r5/aha)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca