Suarapena.com, BEKASI – Menjelang Hari Jadi Kota Bekasi ke-29 pada 10 Maret 2026, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi perhatian serius, mulai dari jalan rusak, banjir, hingga pengelolaan sampah dan transportasi publik.
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilang Esa Mohammad, menilai usia Kota Bekasi yang hampir tiga dekade sebagai kota otonom harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah.
“Ini HUT ke-29 adalah proses panjang Kota Bekasi menjadi kota otonom, berpisah dari Kabupaten Bekasi. Tidak terasa sudah hampir 30 tahun,” ujar Gilang, Kamis (5/3/2026).
Sebagai anggota Komisi II DPRD yang membidangi infrastruktur, Gilang menyoroti masih banyak jalan rusak dan berlubang, terutama di wilayah perbatasan dengan Jakarta. Warga kerap mengeluhkan kondisi ini melalui media sosial. “Banyak kendaraan rusak bahkan pengendara motor jatuh akibat jalan berlubang,” kata Gilang. Ia menekankan perbaikan jalan harus dilakukan cepat melalui Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
Gilang juga menyoroti galian proyek yang merusak jalan dan tidak diperbaiki dengan baik, seperti di kawasan Kalimalang. Selain itu, banjir besar pada 4 Maret 2025 harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah kota. “Penanganan banjir harus menyeluruh, dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Di sektor lingkungan, ia menyambut rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik, namun mengingatkan agar pembangunan dilakukan transparan dan sesuai kajian. Sedangkan di bidang transportasi, layanan Trans Beken dianggap positif, tetapi DPRD belum mendapatkan penjelasan soal skema pembiayaan dan sistem tarif.
Di momentum ulang tahun Kota Bekasi ke-29, Gilang berharap pemerintah daerah lebih responsif terhadap laporan masyarakat dan mampu menyelesaikan persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah.
“Persoalan banjir, macet, jalan rusak, sampah hingga transportasi harus menjadi prioritas. DPRD siap mendukung program positif sekaligus menjadi pengawas agar tidak merugikan masyarakat,” tutupnya. (sp/pr)
