Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam rantai pasok industri pariwisata di Bali. Menurut dia, pertumbuhan investasi dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku usaha di daerah.
Hal itu disampaikan Novita saat melakukan kunjungan kerja ke Nuanu Creative City, Tabanan, Bali, baru-baru ini.
Novita mengatakan, kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif seperti Nuanu Creative City memiliki posisi strategis dalam mempertemukan investasi dengan pelaku UMKM lokal. Keterhubungan tersebut, menurut dia, perlu diperkuat agar UMKM tidak hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan investasi dan pariwisata.
“Di dalam ekosistem besar ini melibatkan stakeholder-stakeholder penting di dalam UMKM yang menjadi rantai pasok. Dan tentu ini sesuai dengan cita-cita Undang-Undang yang memang kami teman-teman Komisi VII benar-benar inginkan, baik itu di kawasan industri, di pariwisata, maupun juga di UMKM,” kata Novita dalam keterangannya, Minggu (30/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Novita mengapresiasi aktivitas investasi asing di Bali yang dinilai telah memberikan ruang bagi UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok.
Berdasarkan paparan yang diterimanya, sekitar 668 UMKM telah terhubung setiap bulan dengan aktivitas ekonomi di Nuanu Creative City.
“Salah satunya Nuanu ada sekitar 668 UMKM yang sudah terhubung setiap bulannya menjadi supply chain dari aktivitas ekonomi yang dihasilkan dan dilakukan oleh Nuanu Creative City,” ujarnya.
Meski demikian, Novita menilai angka tersebut masih perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Ia mempertanyakan seberapa besar keterlibatan UMKM yang berasal dari Bali, khususnya Kabupaten Tabanan, dibandingkan dengan skala kawasan dan aktivitas ekonomi yang berlangsung.
Nuanu Creative City diketahui memiliki kawasan dengan luas sekitar 44 hektare.
“Terdengarnya mungkin 668 itu adalah jumlah yang besar, tapi untuk lahan sebesar 44 hektare kemudian dengan aktivitas ekonomi yang begitu besar seharusnya dipaparkan lebih detail lagi berapa banyak UMKM yang ada di Provinsi Bali atau sekitarnya yang ada di Tabanan tadi. Saya rasa pasti lebih dong dari 668, kenapa yang lolos hanya 668,” kata Novita.
Menurut dia, data mengenai keterlibatan UMKM perlu disajikan secara lebih rinci. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana investasi yang masuk ke Bali benar-benar menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha lokal.
Novita juga meminta kementerian yang menjadi mitra Komisi VII DPR, termasuk Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pariwisata, memastikan pertumbuhan sektor pariwisata di Bali diikuti dengan peningkatan penyerapan produk dan jasa UMKM.
Ia menilai penguatan rantai pasok lokal penting untuk mencegah manfaat pertumbuhan pariwisata hanya terkonsentrasi pada pelaku usaha besar dan investor.
Dengan masuknya UMKM ke dalam rantai pasok, pertumbuhan kawasan pariwisata diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih luas bagi produk dan jasa yang dihasilkan masyarakat setempat.
“Jangan sampai tumbuhnya pariwisata yang ada di Bali ini tetap tidak bisa mengejar kebocoran GAP yang begitu luar biasa terhadap serapan supply chain atau rantai pasok dari pelaku-pelaku UMKM,” ujar Novita.
Novita menegaskan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif semestinya tidak hanya diukur dari besarnya investasi maupun aktivitas ekonomi yang tercipta. Menurut dia, salah satu indikator penting adalah sejauh mana masyarakat dan UMKM lokal ikut memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut.
Karena itu, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok perlu terus diperluas agar pertumbuhan ekonomi di Bali dapat memberikan dampak yang lebih merata. (r5/we)
