Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menagih penjelasan Direksi BPJS Kesehatan terkait kondisi keuangan lembaga dan nasib 11 juta peserta yang dinonaktifkan sejak Januari 2026.
Dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara I, Charles mengingatkan proyeksi sebelumnya yang memperingatkan potensi kolapsnya keuangan BPJS jika tidak ada intervensi serius. Ia juga mempertanyakan realisasi janji pemerintah untuk menyuntikkan modal Rp 20 triliun, yang hingga kini belum jelas.
Selain itu, Charles menyoroti perbedaan tafsir aturan terkait peserta yang dinonaktifkan. “Yang kami pahami, 11 juta peserta harus bisa mengakses layanan gratis. Namun, yang diakui baru ratusan ribu sebagai pasien katastropik,” ujarnya, Rabu (8/4/2026). Ia meminta BPJS merinci data reaktivasi peserta, termasuk PBI, mandiri, dan PBPU-Pemda.
Politisi PDIP ini juga menyoroti penurunan kepesertaan aktif di daerah akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), yang membuat bupati kesulitan membayar iuran PBPU-Pemda.
Charles menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan fiskal pusat dan kondisi ekonomi masyarakat agar target kepesertaan aktif BPJS mencapai 100 persen, sehingga semua warga negara memiliki akses layanan kesehatan. (r5/aha)
