Suarapena.com, BEKASI – Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi memberikan sorotan tajam dalam pandangan akhirnya terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi periode 2025–2029. Dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (28/7/2025), Ketua Fraksi Sarwin Edi Saputra menyuarakan sejumlah catatan penting yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan Kota Bekasi ke depan.
Sorotan utama yang menjadi perhatian Fraksi Golkar adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap kurang ambisius dan terkesan stagnan. Sarwin dengan tegas meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk menaikkan target APBD hingga menembus angka Rp7 triliun, dengan PAD riil minimal Rp4 triliun.
“Kita harus hentikan kebocoran di unit penghasil PAD, terutama di UPTD. Ini vital agar pembangunan berjalan optimal,” tegas Sarwin.
Tidak hanya soal keuangan, Sarwin juga menyoroti nasib 3.300 tenaga honorer yang telah lolos seleksi PPPK, namun masih menanti kepastian status pengangkatannya.
“Gaji aman sampai akhir 2025, tapi mereka perlu kepastian status sekarang juga. Ini prioritas yang tak boleh diabaikan,” ujarnya.
Masalah klasik Kota Bekasi seperti banjir dan sampah juga tak luput dari sorotannya. Fraksi Golkar mendorong percepatan normalisasi sungai serta pembangunan folder sebagai solusi jangka panjang mengatasi banjir yang rutin menghantui warga. Sedangkan untuk pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu Bantargebang, Sarwin mendesak transformasi ke sistem sanitary landfill serta edukasi intensif tentang pemilahan sampah sejak dari rumah.
“Kita dorong setiap RW punya bank sampah sendiri. Edukasi pemilahan sampah sangat penting agar pengelolaan limbah lebih efisien dan ramah lingkungan,” tambah Sarwin.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Golkar juga menyambut positif program unggulan walikota berupa bantuan Rp100 juta per RW, namun menegaskan agar pelaksanaan program diawasi ketat dan dilakukan secara selektif.
“Dengan anggaran lebih dari Rp100 miliar, pengawasan harus super ketat supaya dana tepat sasaran dan manfaatnya maksimal,” jelas Sarwin.
Sorotan lain pun ditujukan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi terkait pengelolaan TPA Bantargebang. Fraksi Golkar menilai janji-janji Pemprov DKI masih banyak yang belum terealisasi, terutama soal kompensasi serta layanan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk warga Bantar Gebang.
“Pemerintah Bekasi harus lebih vokal dan libatkan masyarakat dalam setiap negosiasi,” tegasnya.
Tak lupa, Sarwin mengingatkan pentingnya penguatan identitas budaya lokal Bekasi. Ia menekankan pengembangan pakaian adat, kuliner khas, dan simbol budaya lainnya agar Kota Bekasi memiliki jati diri yang kuat dan unik di mata masyarakat luas.
Dengan berbagai sorotan dan masukan ini, Fraksi Golkar berharap RPJMD 2025-2029 bisa menjadi peta jalan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi kesejahteraan warga Kota Bekasi. (sp/pr)
