Suarapena.com, YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk ke wilayah DIY harus mengedepankan aspek kelestarian lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan Sultan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal DIY) Triwulan I Tahun 2026, Kamis (30/4/2026), yang mengangkat tema investasi berkelanjutan di kawasan selatan.
Menurut Sultan, kebijakan tersebut sejalan dengan filosofi hamemayu hayuning bawana, yakni menjaga keseimbangan dan kelestarian alam.
“Keselamatan alam hanya dimungkinkan karena kebijakan manusia. Jadi jangan merusak alam. Kalau investasi hanya akan merusak lingkungan atau menimbulkan pencemaran, lebih baik tidak masuk ke Jogja,” ujar Sultan.
Ia menambahkan, kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan dampak buruk di kemudian hari.
“Kalau alam sudah rusak, bisa mendatangkan bencana. Jadi bagaimana kita menjaga dan mengelola alam ciptaan-Nya dengan baik,” kata dia.
Selain menyoroti aspek lingkungan, Sultan juga menyinggung kebutuhan infrastruktur di kawasan selatan DIY. Ia menilai akses transportasi yang ada saat ini masih terbatas, terutama untuk mendukung distribusi hasil laut.
Menurut dia, jalur yang tersedia saat ini, seperti Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), baru menghubungkan wilayah barat dan timur. Sementara itu, jalur penghubung utara–selatan dinilai masih diperlukan.
“Saya juga butuh jalan dari selatan ke utara. Kalau tidak ada, produk laut tidak bisa keluar. Kualitas jalan juga harus memadai untuk kendaraan besar,” ujarnya.
Sultan mengatakan, pengembangan kawasan selatan menjadi salah satu fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022–2027. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar di sektor kelautan, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun demikian, kawasan selatan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketimpangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, serta kerentanan terhadap bencana.
“Karena itu, pengembangannya perlu dilakukan melalui optimalisasi potensi dan investasi yang selaras dengan pendekatan ekonomi biru dan ekonomi hijau,” kata Sultan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, melaporkan bahwa perekonomian DIY pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,49 persen secara tahunan (year-on-year), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,03 persen.
Menurut Made, pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh sejumlah sektor utama, seperti industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, pertanian, konstruksi, serta informasi dan komunikasi, termasuk jasa pendidikan.
Ia juga menyebutkan bahwa tingkat inflasi DIY hingga Maret 2026 tercatat sebesar 4,08 persen (year-on-year) dan masih dalam kondisi terkendali.
“Namun, tetap perlu diwaspadai potensi tekanan inflasi ke depan, terutama akibat faktor musiman seperti hari besar keagamaan dan kondisi cuaca,” ujarnya.
Lebih lanjut, Made menjelaskan bahwa ketimpangan investasi antara wilayah utara dan selatan DIY dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk historis, kondisi geografis, serta ketersediaan infrastruktur.
Wilayah utara seperti Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki keunggulan dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur, sedangkan wilayah selatan menghadapi tantangan seperti keterbatasan air bersih, risiko bencana pesisir, serta biaya operasional yang relatif lebih tinggi.
Karena itu, ia menekankan pentingnya mengarahkan investasi pada sektor yang sesuai dengan karakteristik wilayah selatan, seperti pariwisata berkelanjutan, industri pengolahan hasil laut, dan pertanian modern. (sp/rt)
