Suarapena.com, BANDUNG – Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, yang berada di tengah badan jalan menuai keluhan dari masyarakat. Keberadaan halte tersebut dikhawatirkan memicu kemacetan dan menimbulkan persoalan keselamatan bagi pengguna jalan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Pemerintah Kota Bandung terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait agar proses pembangunan halte tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan terhadap aktivitas warga.
Farhan mengakui, potensi kemacetan akibat pembangunan halte di tengah jalan sebenarnya sudah diperkirakan sejak awal. Karena itu, pihaknya tengah berkoordinasi untuk mencari cara meminimalkan dampak terhadap arus lalu lintas.
“Itu sudah diduga sebelumnya. Jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaannya tidak menimbulkan kemacetan,” ujar Farhan, Sabtu (12/9/2026).
Meski menimbulkan kepadatan lalu lintas, Farhan memastikan kondisi tersebut hanya bersifat sementara. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pembangunan halte diperkirakan dapat diselesaikan paling lama dalam waktu dua pekan.
“Tapi ini hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat. Menurut kabar itu paling lama selama dua minggu, setelah itu lancar, persis seperti yang di Jalan Jakarta. Itu juga cepat, dalam dua minggu selesai,” katanya.
Farhan mengatakan Pemkot Bandung akan terus memantau perkembangan pembangunan agar dampak yang dirasakan masyarakat tidak berlangsung lebih lama dari waktu yang diperkirakan.
Selain kemacetan, desain halte yang berada di tengah jalan tanpa dilengkapi jembatan penyeberangan orang (JPO) turut menjadi sorotan.
Farhan menjelaskan, pembangunan JPO tidak memungkinkan dilakukan karena kondisi ruang jalan yang terbatas, termasuk lebar jalan dan trotoar.
“Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO. Maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu,” ungkapnya.
Meski demikian, Farhan menegaskan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah akan mengawasi kondisi di lapangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
“Kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Ditambah lagi, dengan lantai halte yang tinggi, tentu akan ada kesulitan juga bagi penyandang disabilitas,” katanya.
Menurut Farhan, persoalan akses bagi penyandang disabilitas juga perlu menjadi perhatian dalam pembangunan fasilitas transportasi publik.
Untuk memastikan pembangunan BRT berjalan sesuai standar, Farhan mengaku intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan dan Bappenas.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan aspek teknis pembangunan dapat diterapkan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan.
“Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus, ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, untuk memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat,” tuturnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pelebaran jalan di sekitar halte, Farhan menyebut opsi tersebut tidak memungkinkan karena trotoar di kawasan tersebut sudah selesai dibangun.
“Enggak. Soalnya kan trotoarnya sudah jadi,” ujarnya.
Farhan juga mengungkapkan, halte yang berada di tengah jalan tidak hanya dibangun di kawasan Cicadas. Secara keseluruhan, terdapat 28 halte yang berada di koridor utama BRT atau on corridor.
“Jangan khawatir, total semuanya 28 halte on koridor,” katanya.
Di tengah pembangunan yang menuai perhatian masyarakat, Farhan menilai salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah minimnya sosialisasi.
Ia meminta pengelola BRT meningkatkan sosialisasi kepada warga mengenai tahapan pembangunan, dampak terhadap lalu lintas, serta alternatif mobilitas selama proses pekerjaan berlangsung.
“Betul. Itu sebabnya saya meminta kepada BRT melakukan sosialisasi lebih masif ke seluruh warga. Karena yang tahu teknis pengerjaan semuanya BRT. Kalau saya kan mewakili warga,” ujarnya.
Farhan menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai pembangunan BRT. Menurutnya, warga perlu mengetahui apa yang sedang dikerjakan dan alternatif yang dapat digunakan ketika aktivitas mereka terdampak.
“Kita akan teriak terus, ‘Pak, ieu kumaha? Kenapa kita nggak dikasih tahu? Kenapa kita nggak diberi alternatif?’ Ini yang kami lakukan terus untuk menekan BRT, memberikan sosialisasi yang lebih banyak, termasuk sosialisasi kepada parkir dan juga pedagang,” katanya.
Untuk mengantisipasi kemacetan, Farhan memastikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung akan melakukan pengaturan lalu lintas secara maksimal selama pembangunan berlangsung.
Ia mengakui kemacetan sulit dihindari ketika pekerjaan konstruksi dilakukan di ruang jalan. Namun, dampaknya akan ditekan melalui rekayasa lalu lintas dan penempatan petugas di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan.
“Kalau dari Dishub, bagaimanapun juga, kita akan mengatur sedemikian rupa sehingga kalau kemacetan tidak terhindarkan. Ketika ada pekerjaan di pinggir jalan atau di tengah jalan, pasti macet,” ujarnya.
Pengaturan lalu lintas akan dilakukan sejak pagi hingga malam hari. Petugas akan ditempatkan di setiap titik yang berpotensi menimbulkan kepadatan untuk menjaga arus kendaraan tetap bergerak.
“Pengaturan akan dilakukan sepagi mungkin sampai semalam mungkin. Akan ada petugas di setiap titik. Saya akan atur sedemikian rupa,” tandasnya. (sp/rob)
