SUARAPENA.COM – Akhir pekan, tepat di hari Sabtu yang biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk sekadar rehat, tiba-tiba dikejutkan dengan pengumuman pemerintah yang menaikkan harga BBM. Kenaikan ini sangat mendadak dan pasti membawa dampak ikutan yang luas.
Dalam keterangan persnya, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo, Sabtu (3/9/2022), menyatakan, pemerintah seperti tidak peduli pada kegiatan ekonomi rakyat yang bergeliat di setiap akhir pekan. Tiba-tiba semua pengendara harus menyesuaikan diri dengan kenaikan harga BBM yang diberlakukan pukul 14.30 WIB.
“Mengenai waktu kenaikan ini, pemerintah seolah-olah tidak memikirkan kegiatan ekonomi yang sedang berjalan di akhir pekan. Biasanya kenaikan harga BBM dilakukan di pergantian hari untuk mempermudahkan adaptasi dari kenaikan harga. Ini di siang hari mendadak. Bayangkan rakyat kecil seperti supir angkot, supir truk, dan lain-lain yang di tengah perjalanan harus menyesuaikan,” keluh Sartono.
Politisi fraksi Partai Demokrat itu mempertanyakan, apakah pemerintah sadar bahwa kenaikan harga BBM akan berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat? Dan yang jelas, inflasi pasti mengalami kenaikan dan harga bahan pangan akan kembali naik. Kenaikan harga pertalite dan solar, lanjut Sartono, akan memengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah, karena pasti mulai menahan belanjanya.
“Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul dan serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target yang dicanangkannya,” papar legislator Jatim VII itu. Fraksinya, kata Sartono lagi, sudah menyampaikan suara rakyat agar BBM tidak dinaikkan. Mengabaikan suara rakyat berarti mengabaikan kesejahteraannya.
Ia lalu melanjutkan, sebelumnya pemerintah pernah menurunkan harga pertamax turbo sebagai imbas dari turunnya harga minyak dunia ke level USD 80. Bila kelak minyak dunia turun lagi, bagaimana sikap pemerintah kemudian. Ini jadi pertanyaan serius. “Kami akan terus mendorong pemerintah meningkatkan kemampuan penyaluran subsidi BBM agar semakin tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran yang ada. Kenaikan bukanlah solusi yang dikehendaki rakyat,” tutup Sartono. (mh/aha)
