Suarapena.com, BEKASI – DPRD Kota Bekasi meminta Dinas Perhubungan (Dishub) memperketat pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar yang melintas di jalan perkotaan. Pengaturan jam operasional dan pembatasan tonase dinilai perlu dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk berat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristiani, mengatakan keberadaan truk bertonase besar di sejumlah ruas jalan perkotaan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurut dia, kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat telah beberapa kali terjadi di wilayah Kota Bekasi, di antaranya di kawasan Medan Satria dan jalur flyover. Sejumlah insiden bahkan dilaporkan menimbulkan korban jiwa.
Yenny mengatakan, DPRD sebelumnya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Dishub agar segera dilakukan penataan terhadap kendaraan berat yang melintas di Kota Bekasi.
Selain berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan, kendaraan dengan muatan berlebih juga berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
“Sejak awal kami sudah menyoroti persoalan truk-truk bertonase besar ini dan sudah menyampaikan kepada Dishub agar dilakukan pengaturan. Selain berpotensi menyebabkan kecelakaan, kendaraan berat juga bisa mengakibatkan kerusakan jalan karena kapasitas infrastruktur belum tentu mampu menampung beban kendaraan tersebut,” ujar Yenny, Selasa (10/11/2026).
Yenny mengatakan, Komisi II DPRD Kota Bekasi berencana kembali berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk menentukan jadwal pemanggilan Dishub.
Pemanggilan tersebut diperlukan untuk membahas langkah pengawasan dan penataan kendaraan berat. Terlebih, menurut Yenny, Komisi II belum kembali menggelar pertemuan khusus dengan dinas terkait mengenai persoalan tersebut.
Ia menilai, pengawasan kendaraan berat tidak cukup hanya dilakukan oleh Dishub. Diperlukan koordinasi dengan kepolisian dan instansi lain yang memiliki kewenangan dalam pengawasan transportasi darat, termasuk instansi di bawah Kementerian Perhubungan.
Menurut Yenny, pemerintah perlu menetapkan aturan yang jelas mengenai batas tonase dan waktu operasional kendaraan berat. Dengan demikian, truk tidak dapat melintas sembarangan di ruas jalan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.
“Yang penting harus ada pengaturan tonase dan jam operasional, kapan truk-truk itu diperbolehkan masuk atau melintas. Itu yang harus menjadi perhatian,” katanya.
Selain pengawasan di jalan, Yenny meminta pemerintah memberikan edukasi kepada perusahaan angkutan dan pemilik kendaraan berat mengenai ketentuan keselamatan lalu lintas.
Menurut dia, tanggung jawab atas keselamatan kendaraan tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pengemudi. Perusahaan sebagai pemilik armada juga harus memastikan kendaraan yang dioperasikan memenuhi ketentuan, baik dari sisi kapasitas muatan maupun kelayakan teknis.
Ia mengingatkan, pengemudi dalam sejumlah kondisi hanya menjalankan instruksi perusahaan. Karena itu, pemilik kendaraan juga perlu mendapat pengawasan agar tidak memaksakan armadanya melintas di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Jangan sampai ketika terjadi kecelakaan, yang selalu disalahkan hanya sopirnya. Pengusaha juga harus diberikan edukasi. Mereka harus memahami aturan tonase, kelayakan kendaraan dan keselamatan di jalan. Jangan sampai pengemudi hanya menjalankan perintah dari perusahaan,” ujar Yenny.
Yenny juga menyoroti pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR. Ia meminta Dishub meningkatkan pengawasan terhadap proses pengujian tersebut untuk memastikan kendaraan angkutan yang beroperasi benar-benar laik jalan.
Menurut dia, pengawasan tidak hanya ditujukan kepada pemilik kendaraan, tetapi juga kepada petugas yang melaksanakan pengujian.
Hal itu diperlukan untuk memastikan uji KIR berjalan sesuai prosedur sekaligus mencegah potensi pungutan liar maupun penyimpangan dalam proses pengujian.
Ia menambahkan, pengawasan kendaraan berat harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi kendaraan, kapasitas muatan, hingga kepatuhan terhadap aturan operasional.
Lebih lanjut, Yenny berharap rentetan kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat di Kota Bekasi menjadi bahan evaluasi bagi seluruh instansi terkait.
Dishub bersama kepolisian diminta meningkatkan pengawasan dan menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum, kata dia, harus dilakukan secara adil terhadap seluruh pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
“Harapannya lalu lintas di Kota Bekasi semakin tertib. Petugas Dishub maupun kepolisian harus tegas menjalankan aturan yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan sanksi hukumnya, jangan hanya kepada sopir, tetapi pengusaha atau pemilik perusahaan yang terbukti melanggar juga harus ditindak,” tuturnya.
Yenny menegaskan, keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas pemerintah. Ia berharap pemerintah tidak hanya melakukan evaluasi setelah kecelakaan terjadi, tetapi juga mengambil langkah pencegahan melalui pengaturan kendaraan berat, pengawasan berkala, dan penegakan hukum yang konsisten. (sp/pr)
