Suarapena.com, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat penataan wajah kota dengan menertibkan berbagai objek yang dinilai mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan keindahan lingkungan. Tidak hanya menyasar pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar, penertiban kini juga menyasar reklame milik perusahaan yang rusak maupun sudah tidak berfungsi.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan terdapat 67 titik reklame rusak dan tidak berfungsi yang menjadi sasaran penertiban. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kota yang lebih tertib sekaligus memastikan seluruh pihak mematuhi peraturan yang berlaku.
Farhan menegaskan, penegakan aturan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Pemerintah harus bersikap konsisten terhadap setiap pelanggaran, baik yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan besar.
“Penertiban yang kita lakukan bukan hanya PKL dan bangunan liar, tetapi juga reklame yang kita ketahui dimiliki oleh perusahaan-perusahaan,” ujar Farhan, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, konsistensi dalam menegakkan aturan menjadi salah satu indikator integritas pemerintah. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki keistimewaan atau terbebas dari kewajiban mematuhi regulasi.
Ia menilai, menjaga ketertiban dan kualitas lingkungan perkotaan merupakan tanggung jawab bersama. Seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha dan perusahaan, harus turut berkontribusi dalam menciptakan Bandung yang lebih tertata.
Selain menertibkan reklame, Pemkot Bandung juga memperketat pengawasan terhadap aktivitas penebangan pohon yang dilakukan perusahaan. Farhan mengingatkan bahwa izin penebangan bukan berarti pihak terkait terbebas dari kewajiban menjaga kelestarian lingkungan.
Setiap perusahaan yang memperoleh izin tetap harus menjalankan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan dampak aktivitasnya terhadap lingkungan.
Farhan pun meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap proses penertiban dan pengawasan berjalan sesuai aturan. Ia menekankan agar tidak ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ketegasan aparat di lapangan harus tetap diimbangi pendekatan humanis. Penegakan aturan perlu dilakukan melalui komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan gesekan maupun konflik dengan masyarakat.
“Hal-hal tersebut menjadi penekanan bagi kita semua agar tegas, tetapi humanis. Jangan sampai terbawa emosi,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan persuasif dan koordinasi antarpihak tetap menjadi bagian penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. Pemerintah tidak hanya bertugas menegakkan aturan, tetapi juga harus mampu menghormati hak masyarakat.
Di tengah berbagai dinamika dan perdebatan yang berkembang di media sosial, Farhan meminta seluruh aparatur Pemkot Bandung tetap fokus menjalankan tugas pokok dan tanggung jawab pemerintahan daerah.
Ia mengingatkan agar jajaran pemerintah tidak teralihkan oleh isu-isu di luar kewenangan pemerintah daerah dan tetap memprioritaskan pelayanan serta pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
“Isu-isu tentang pemerintah pusat bukan tugas kita. Kita fokus saja pada pekerjaan,” tuturnya.
Melalui langkah penertiban tersebut, Pemkot Bandung ingin memastikan penataan kota tidak hanya menyentuh pelanggaran yang dilakukan masyarakat kecil, tetapi juga berlaku bagi pelaku usaha dan perusahaan besar.
Prinsip kesetaraan di hadapan aturan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan Bandung yang lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan. (sp/rob)
