Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengkritik keras penggunaan istilah ‘sejarah resmi’ dalam draf Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Menurutnya, terminologi tersebut berpotensi menciptakan interpretasi yang membatasi, dengan menyiratkan hanya sejarah yang disusun oleh pemerintah yang sah, sementara versi lainnya dianggap ilegal. Bonnie meminta Kemenbud untuk mengevaluasi dan memperjelas rencana tersebut.
“Penggunaan istilah ‘sejarah resmi’ dalam proyek penulisan ulang sejarah ini bisa menimbulkan kesan bahwa versi sejarah yang berbeda adalah tidak sah atau bahkan subversif,” ujar Bonnie dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).
“Sejarah harus mencerminkan kebenaran objektif, bukan dikendalikan oleh satu versi yang diklaim resmi,” tambahnya.
Rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang dimulai dari awal lahirnya masyarakat Nusantara hingga pasca-Reformasi ini mendapat perhatian besar, bahkan menimbulkan kontroversi. Kementerian Kebudayaan telah menunjuk tiga sejarawan untuk menyusun kerangka konsep tersebut, dengan target buku sejarah baru ini selesai pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-80.
Pemerintah beralasan penulisan ulang ini bertujuan untuk menyelaraskan pengetahuan sejarah dengan berbagai temuan baru dari disertasi, tesis, dan penelitian sejarawan. Namun, sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya potensi pembelokan fakta sejarah. Pada 19 Mei lalu, beberapa tokoh masyarakat mendatangi DPR dan mengadakan audiensi dengan Komisi X, menyuarakan kekhawatiran mereka.
Bonnie menegaskan bahwa proses penulisan sejarah haruslah transparan dan terbuka, melibatkan tidak hanya sejarawan profesional tetapi juga masyarakat luas. Ia menilai, jika proses ini tidak berjalan secara inklusif, justru akan menimbulkan kecurigaan tentang adanya tafsir tunggal yang membatasi pemahaman sejarah.
“Sejarah adalah milik orang banyak. Itu harus tercermin dalam proses penulisannya. Kita harus memetik pelajaran dari sejarah, bahkan yang pahit sekalipun,” ungkap Bonnie, yang juga merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan.
Polemik ini juga mendapatkan perhatian dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang mendukung pentingnya transparansi dalam penulisan ulang sejarah.
Puan menegaskan bahwa penulisan sejarah yang tidak akurat atau mengaburkan fakta dapat merusak pemahaman sejarah bangsa. Ia mengingatkan pentingnya untuk tetap menjaga semangat ‘Jas Merah’ yang digaungkan oleh Presiden pertama RI, Sukarno—yang menekankan agar generasi muda tidak melupakan sejarah.
“Penting untuk tetap memaknai sejarah sebagaimana adanya, meskipun tidak semuanya indah. Ini agar nilai-nilai dalam sejarah tetap hidup di tengah masyarakat,” ujar Puan.
Komisi X DPR RI juga berencana untuk memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon guna memberikan penjelasan lebih lanjut terkait proyek penulisan ulang sejarah ini. Pasalnya, Komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan belum mendapatkan penjelasan resmi dari pemerintah tentang detail rencana ini. (r5/bia)
