Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, kembali menyoroti pentingnya keseriusan pemerintah dalam menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Tak tanggung-tanggung, Puan mendesak agar segera diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum utama agar pelaksanaan program ini tidak lagi berjalan setengah hati.
Pernyataan tegas ini disampaikan Puan menanggapi hasil Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar pada Rabu, 1 Oktober 2025. Dalam rapat tersebut, terungkap adanya sejumlah hambatan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan, mulai dari koordinasi lintas lembaga hingga kendala distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“DPR sudah meminta adanya payung hukum berupa Perpres agar seluruh kementerian dan lembaga terkait bisa terlibat langsung dalam mendukung program MBG. Dengan begitu, proses di lapangan tidak lagi menemui masalah seperti yang terjadi sebelumnya,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).
Menurut Puan, program MBG memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas gizi dan masa depan anak-anak Indonesia. Namun, tanpa regulasi yang kuat dan koordinasi yang solid, program ini rawan tidak tepat sasaran.
Puan juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan perbaikan total terhadap mekanisme pelaksanaan MBG. Ia menegaskan bahwa program ini tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut generasi penerus bangsa.
“Kita harus sama-sama mendorong agar perbaikan di lapangan segera dilakukan. Ini program yang sangat baik dan kita tidak boleh main-main. Jangan sampai anak-anak Indonesia menjadi korban dari lemahnya implementasi kebijakan,” tegasnya.
Puan pun mengajak seluruh elemen, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pihak swasta dan masyarakat, untuk bahu-membahu mendukung suksesnya program MBG.
“Ini bukan hanya soal memberi makan, tapi soal membangun masa depan bangsa. Kalau gizinya kuat, anak-anak kita akan tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan,” pungkas Puan. (r5/aha)
