Suarapena.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerja dari Balai RW mulai Oktober 2026.
Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya Eri mengubah pola pelayanan pemerintah agar lebih dekat dengan persoalan warga di tingkat paling bawah.
Instruksi tersebut disampaikan Eri saat memimpin Apel Struktural yang diikuti Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten, Kepala Perangkat Daerah (PD), Camat, hingga Lurah di halaman Balai Kota Surabaya, beberapa waktu lalu.
Eri menegaskan, keberadaan ASN di Balai RW bukan sekadar untuk melayani warga yang mengurus administrasi kependudukan (Adminduk).
Menurut dia, persoalan masyarakat di tingkat RW jauh lebih kompleks, mulai dari data penerima bantuan yang tidak tepat, stunting, gizi buruk, pengangguran, hingga kemiskinan.
“Kerjanya itu berpindah. Sampean mau orang DPRKPP, Bina Marga, Koperasi, atau Dinas Sosial, kerjanya di Balai RW,” kata Eri dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).
“Di sana permasalahannya bukan cuma adminduk, ada desil bantuan yang keliru, ada stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, hingga kemiskinan,” lanjutnya.
Eri mengungkapkan, evaluasi terhadap sistem pelayanan sebelumnya masih menemukan petugas yang kembali ke kantor dinas ketika tidak ada warga yang datang mengurus KK atau KTP di Balai RW.
Pola kerja seperti itu dinilai tidak sesuai dengan tujuan kehadiran pemerintah di tingkat RW.
Ia ingin ASN tidak sekadar menunggu warga datang membawa persoalan, tetapi aktif mencari dan menyelesaikan masalah yang ada di wilayah tugasnya.
“Artinya, petugas dari dinas mana pun yang ditempatkan di suatu RW wajib mengawal isu stunting, gizi buruk, hingga penanganan warga miskin di wilayah tersebut,” ujar Eri.
Pemkot Surabaya nantinya akan membagi seluruh jajaran perangkat daerah menjadi pengampu di setiap RW secara merata.
Dengan skema tersebut, ASN dari berbagai dinas memiliki tanggung jawab terhadap kondisi sosial di wilayah yang menjadi tempat tugasnya.
Bagi Eri, banyaknya pengaduan masyarakat melalui hotline Lapor Cak Eri menjadi salah satu tanda bahwa sistem pelayanan di tingkat bawah masih perlu diperkuat.
Ia ingin persoalan warga dapat diselesaikan langsung oleh sistem pemerintahan tanpa harus selalu menunggu intervensi wali kota.
“Saya tidak ingin orang Surabaya kenal Eri Cahyadi, tapi orang Surabaya harus kenal Pemkot Surabaya yang hadir,” tegasnya.
“Kalau sistem ini tidak berjalan dan kalian tidak pernah turun ke bawah, yang dikenal cuma walikotanya. Berarti ada yang salah dalam sistem ini,” sambung Eri.
Karena itu, Eri meminta kepala dinas tidak asal menempatkan ASN sebagai pengampu wilayah.
Menurutnya, personel yang ditugaskan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus mencari solusi.
“Saya meminta setiap Kepala Dinas menerjunkan ASN berkemampuan tinggi untuk menjadi pengampu wilayah, bukan sekadar memindahtugaskan personel secara asal,” katanya.
Eri juga meminta persoalan yang ditemukan petugas di lapangan segera dikoordinasikan dengan kepala dinas untuk ditindaklanjuti.
Ia tidak ingin masalah warga tertahan hanya karena harus menunggu rapat formal atau proses birokrasi yang panjang.
Dengan pola kerja baru ini, ASN diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan Pemkot Surabaya di tingkat RW dan mempercepat penanganan persoalan sosial.
“Target mulai Oktober ini, semua pindah kerja di Balai RW,” ujar Eri.
Ia menargetkan perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada pola pelayanan, tetapi juga mampu memperkuat sistem pemerintahan hingga tingkat akar rumput.
“Saya ingin Surabaya berubah bukan karena sosok walikotanya, tetapi karena sistem pemerintahannya yang berjalan,” pungkasnya. (sp/pr)
