Suarapena.com, PATI – Pemerintah Kabupaten Pati memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) khusus. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan program sesuai standar serta mengelola anggaran secara akuntabel.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan, Satgas MBG tidak hanya bertugas melakukan pendampingan, tetapi juga pengawasan langsung di lapangan, termasuk melalui inspeksi mendadak (Sidak) berdasarkan laporan masyarakat.
“Kami membuka ruang pengaduan dari masyarakat. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung ke SPPG terkait,” ujar Chandra saat meresmikan SPPG Yayasan Masda Putra Abadi di Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, pada Jumat (6/2/2026).
Menurut Chandra, pengawasan ketat diperlukan karena program MBG menyangkut kepentingan publik dan penggunaan anggaran negara. Karena itu, setiap SPPG wajib memenuhi standar fasilitas, sanitasi, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Dalam peresmian tersebut, Chandra menyatakan SPPG Yayasan Masda Putra Abadi telah memenuhi ketentuan teknis, mulai dari sarana pengolahan makanan hingga sistem pengelolaan limbah. Ia berharap SPPG ini dapat menjadi contoh praktik pengelolaan yang patuh aturan dan transparan.
“Pengelolanya memiliki komitmen kuat. Mulai dari fasilitas, sanitasi, hingga penggunaan bahan baku lokal, semuanya menunjukkan upaya menjaga kualitas dan akuntabilitas program,” kata Chandra.
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Maslakhul Huda sekaligus Rektor IPMAFA, Abdul Ghaffar Rozin, menekankan bahwa keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh tata kelola yang bertanggung jawab dan keterbukaan pengelola SPPG.
“SPPG ini adalah wajah pesantren dan institusi pendidikan di hadapan publik. Pengelolaan anggaran harus transparan dan sepenuhnya berpihak pada penerima manfaat,” ujar Rozin.
Rozin juga meminta agar pengelola SPPG aktif berkoordinasi dengan masyarakat dan aparatur setempat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan sosial. Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan keamanan pangan di setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi.
“Pengawasan tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Dengan begitu, program ini bisa berjalan berkelanjutan dan dipercaya publik,” katanya. (sp/pr)
