Suarapena.com, JAKARTA – Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengeluarkan seruan mendesak untuk menyelamatkan demokrasi nasional dari tirani kekuasaan, dengan tema “Lawan Tirani, Selamatkan Demokrasi”. Seruan ini disampaikan oleh Yogi Apendi, Ketua PB PMII Bidang Hubungan Organisasi Kemahasiswaan, Kepemudaan, LSM, dan Ormas, di Sekretariat PMII Kawasan Senen, Jakarta, Senin (5/2/2024).
Yogi Apendi, bersama pengurus PMII lainnya menyampaikan keprihatinan atas penyimpangan yang semakin parah di pemerintahan. Mereka menyoroti kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mendesak penghentian praktek kekuasaan yang merusak demokrasi, dengan menunjukkan ancaman terhadap kebebasan pers dan penurunan indeks demokrasi.
Seruan PMII didukung oleh data Freedom House, RSF, dan KontraS yang mengungkap pelanggaran kebebasan berekspresi dan penurunan indeks demokrasi. Mereka menilai demokrasi yang dibangun oleh pemerintah saat ini dianggap palsu dan menuju tirani.
PMII juga menyoroti praktek nepotisme dan kolusi, terutama dalam kasus Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang diduga terlibat dalam konsolidasi untuk mendukung pencalonan keponakan Presiden Joko Widodo. Termasuk juga pembuatan kebijakan yang memberikan ruang untuk calon presiden tidak mundur dari jabatan menteri atau kepala daerah yang dinilai berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024, PMII mendeteksi dugaan penyalahgunaan kekuasaan, seperti mobilisasi aparat desa, politisasi bantuan sosial, dan pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Penyelewengan kekuasaan dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi secara halus, gradual, dan sistematis.
Dalam seruannya, PMII mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda-mahasiswa, untuk bersatu dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia. Mereka menyerukan kader dan anggota PMII untuk tetap setia pada nilai dasar pergerakan, mendukung demokrasi, dan terlibat dalam aksi nyata, termasuk demonstrasi bersama rakyat.
Yogi Apendi bersama pengurus PMII menyatakan, “PMII mendesak Presiden Joko Widodo dan pemerintah untuk menghentikan praktik pelanggaran demokrasi, menghormati konstitusi, dan mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan. Tuntutan juga melibatkan panggilan kepada DPR RI untuk melakukan pengawasan maksimal terhadap kinerja pemerintah.”
Lebih lanjut, Yogi menambahkan, “PMII mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memeriksa harga-harga kebutuhan di pasar, menunjukkan keberanian dalam menyuarakan ketidakadilan, dan memantau setiap kecurangan selama proses pemilu 2024.”
Dengan seruan dan tuntutan ini, PMII berharap agar seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga demokrasi, melawan nepotisme, korupsi, dan kolusi, serta memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur, menciptakan pemimpin berkualitas bagi Indonesia. (sng)
