Suarapena.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026), untuk membahas pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menekankan bahwa proyek giant sea wall tidak hanya difokuskan untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Pantura.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan kondisi Pantura saat ini menghadapi tantangan serius akibat land subsidence atau penurunan permukaan tanah serta kenaikan muka air laut.
“Kita tahu bahwa kondisinya hari ini menghadapi tantangan, baik dari land subsidence maupun banjir rob akibat naiknya permukaan air laut,” ujar AHY dalam keterangannya usai pertemuan.
Menurut dia, pemerintah ingin melindungi masyarakat di kawasan Pantura yang jumlahnya mencapai belasan hingga puluhan juta jiwa, termasuk menjaga aktivitas ekonomi yang menjadi penopang kawasan tersebut.
“Karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengatakan pemerintah saat ini tengah menyempurnakan master plan pembangunan giant sea wall dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Menurut Rosan, pembangunan tanggul laut raksasa itu nantinya akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan ekonomi dan investasi baru.
“Jadi tidak hanya dibangun giant sea wall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian,” ujar Rosan.
Ia mengatakan, proyek tersebut diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sejumlah wilayah pesisir utara Jawa.
“Sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun giant sea wall ini,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ), Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan pendalaman terhadap 15 segmen kawasan pesisir utara Jawa.
Menurut Didit, setiap segmen memiliki karakteristik wilayah serta tantangan sosial ekonomi yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam pelaksanaannya.
“Memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru masalah mitigasi dan sosial ekonomi ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan,” ujar Didit.
Pemerintah juga telah mengidentifikasi sejumlah kawasan prioritas sebagai alternatif awal pembangunan giant sea wall, termasuk di Teluk Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Meski demikian, Didit menegaskan kajian terhadap masing-masing wilayah masih terus dilakukan agar proyek dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Untuk timelinenya kita sedang atur pelaksanaan kegiatannya ini dihitung backward planning-nya berapa lama karena harus semua komponen dimasukkan,” kata dia. (sp/skb)
