Suarapena.com, JAKARTA – Nama Raden Mas Margono Djojohadikusumo kembali menjadi perhatian publik setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkannya sebagai calon Pahlawan Nasional 2026. Tokoh kelahiran Banyumas ini bukan hanya dikenal sebagai kakek Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sebagai salah satu peletak fondasi kelembagaan ekonomi Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
Usulan tersebut berasal dari masyarakat Banyumas melalui Seruan Eling Banyumasan dan telah disampaikan sejak Maret 2025. Setelah melalui proses pengkajian dan melengkapi persyaratan di tingkat daerah, rekomendasi Gubernur Jawa Tengah diteruskan kepada Kementerian Sosial pada 6 April 2026. Hingga kini, prosesnya masih berada dalam tahap kajian dan verifikasi di tingkat pusat.
Margono Djojohadikusumo lahir di Banyumas, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1894. Ia berasal dari lingkungan keluarga yang memiliki keterkaitan dengan sejarah perjuangan melawan kolonialisme.
Margono disebut sebagai cucu buyut Raden Tumenggung Banyak Wide atau Panglima Banyakwide, salah satu pengikut Pangeran Diponegoro. Latar belakang tersebut kemudian menjadi bagian dari perjalanan panjang keluarga Djojohadikusumo dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.
Pendidikan Margono dimulai di Europeesche Lagere School (ELS) Banyumas pada 1900–1907. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan di Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Magelang, sekolah yang mempersiapkan calon pegawai pemerintahan.
Ketertarikannya terhadap bidang ekonomi telah muncul sejak masa pendidikan. Di OSVIA, Margono menaruh perhatian terhadap persoalan perkreditan dan koperasi. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia memulai karier sebagai pegawai pemerintahan dan kemudian meniti perjalanan panjang dalam bidang ekonomi serta administrasi pemerintahan.
Ketika Indonesia memasuki masa menjelang kemerdekaan, pengalaman Margono di bidang ekonomi membuatnya mendapat tempat dalam proses pembentukan negara.
Ia tercatat sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Margono kemudian dipercaya menduduki posisi penting dalam pemerintahan Republik Indonesia.
Salah satunya adalah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dalam posisi tersebut, ia berperan memberikan pertimbangan kepada pemerintah pada masa ketika Republik Indonesia sedang membangun struktur pemerintahan sekaligus menghadapi tekanan politik dan ekonomi dari Belanda.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kiprah Margono tidak semata-mata berada di sektor perbankan. Ia juga terlibat dalam proses pembentukan institusi negara pada periode awal Republik.
Salah satu alasan utama nama Margono diusulkan sebagai Pahlawan Nasional adalah perannya dalam membangun fondasi sistem keuangan Indonesia.
Pada masa awal kemerdekaan, Republik Indonesia menghadapi persoalan besar: negara baru membutuhkan lembaga keuangan sendiri untuk menopang pemerintahan dan mempertahankan kedaulatan ekonomi.
Dalam konteks itulah gagasan Margono mengenai bank milik bangsa Indonesia menjadi penting. Berdasarkan mandat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Margono dipercaya mempersiapkan pembentukan bank negara.
Pada 5 Juli 1946 berdirilah Bank Negara Indonesia (BNI). BNI kemudian menjadi bank pertama milik negara yang lahir setelah Indonesia merdeka. Pada fase awal, bank tersebut tidak hanya menjalankan fungsi komersial, tetapi juga memiliki fungsi sebagai bank sentral atau bank sirkulasi Republik Indonesia.
Peran BNI pada masa tersebut sangat strategis. Bank ini turut terlibat dalam penerbitan dan peredaran Oeang Republik Indonesia (ORI), yang menjadi salah satu simbol penting kedaulatan ekonomi negara yang baru berdiri.
Perjuangan Margono tidak berhenti pada pembentukan institusi perbankan.
Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II pada Desember 1948 dan situasi Republik semakin genting, berbagai aset negara menghadapi ancaman. Salah satu kisah yang melekat dalam perjalanan Margono adalah upayanya menyelamatkan aset BNI berupa emas.
Menurut sejumlah sumber, sekitar tujuh ton emas berhasil diamankan dan kemudian dijual di Macau. Hasilnya digunakan untuk mendukung kebutuhan perjuangan Republik, termasuk pembiayaan diplomasi, pangan, dan kebutuhan perjuangan menghadapi Belanda.
Kisah tersebut menjadi salah satu alasan pendukung usulan gelar Pahlawan Nasional melihat jasa Margono bukan hanya dari sisi pendirian BNI, melainkan juga dari kontribusinya mempertahankan keberlangsungan ekonomi Republik pada masa perang mempertahankan kemerdekaan.
Peran Margono juga mencakup ranah politik dan diplomasi.
Pemerintah Jawa Tengah menyebut Margono turut terlibat dalam sejumlah proses penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk perundingan Roem-Roijen dan Konferensi Meja Bundar (KMB). Ia menjadi bagian dari kelompok tokoh yang berjuang melalui jalur diplomasi ketika Indonesia berusaha memperoleh pengakuan dan mempertahankan keberadaan Republik di tengah tekanan Belanda.
Keterlibatan tersebut memperlihatkan luasnya medan perjuangan Margono. Jika di bidang ekonomi ia membangun lembaga keuangan negara, di bidang politik ia turut mengambil bagian dalam proses mempertahankan eksistensi Republik.
Setelah masa revolusi, kiprah Margono berlanjut dalam kehidupan parlementer.
Pada era 1950-an, ia tercatat sebagai anggota DPR dan menjadi salah satu tokoh yang mencetuskan penggunaan hak angket DPR. Margono mengusulkan pemeriksaan terhadap kebijakan pemerintah mengenai perolehan dan penggunaan devisa.
Panitia angket kemudian dibentuk dengan Margono sebagai ketuanya. Peristiwa tersebut menunjukkan perhatiannya terhadap tata kelola ekonomi negara sekaligus fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap pemerintah.
Nama Margono semakin dikenal masyarakat luas karena hubungan keluarganya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Margono adalah ayah dari ekonom dan politikus Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Sumitro merupakan salah satu ekonom Indonesia yang berpengaruh dan pernah menduduki sejumlah posisi penting dalam pemerintahan.
Dari garis keluarga tersebut, Margono merupakan kakek Prabowo Subianto.
Namun, dalam konteks usulan gelar Pahlawan Nasional, pemerintah daerah menegaskan bahwa dasar pengusulan Margono adalah jasa dan kontribusinya terhadap bangsa, terutama dalam bidang ekonomi, kelembagaan keuangan, pemerintahan, serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pemprov Jawa Tengah menyebut usulan tersebut berasal dari masyarakat dan diproses melalui mekanisme pengusulan gelar secara berjenjang.
Ada beberapa alasan utama yang menjadi dasar pengusulan Margono.
Pertama, kontribusinya dalam membangun fondasi ekonomi Republik. Ia berperan penting dalam pembentukan BNI pada masa ketika Indonesia baru merdeka dan belum memiliki sistem keuangan negara yang mapan.
Kedua, perannya dalam membangun kedaulatan moneter. BNI pada masa awal Republik memiliki fungsi strategis sebagai bank sirkulasi dan berperan dalam penerbitan ORI.
Ketiga, keterlibatannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Margono tidak hanya bekerja melalui lembaga ekonomi, tetapi juga terlibat dalam berbagai aktivitas politik dan diplomasi pada masa revolusi.
Keempat, pengalamannya dalam pemerintahan dan parlemen. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan kemudian aktif dalam DPR, termasuk dalam penggunaan hak angket.
Menteri Sosial pada 2025 juga menyatakan bahwa Margono layak mendapat gelar Pahlawan Nasional dan menyebut perannya dalam masa transisi kemerdekaan serta pendirian BNI sebagai bagian penting dari alasan pengusulan tersebut.
Pada 2026, Margono kembali masuk dalam daftar tokoh Jawa Tengah yang diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
Pemprov Jawa Tengah menyatakan terdapat dua nama baru yang diusulkan pada tahun ini, yakni KH Sholeh Darat dari Semarang dan Raden Mas Margono Djojohadikusumo dari Banyumas. Selain kedua nama tersebut, terdapat lima tokoh yang pernah diusulkan sebelumnya dan kembali diajukan karena belum memperoleh persetujuan.
Untuk Margono, rekomendasi dari Jawa Tengah telah diteruskan kepada Kementerian Sosial. Selanjutnya, proses pengkajian dan verifikasi dilakukan di tingkat pusat oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP). Dengan demikian, Margono Djojohadikusumo saat ini masih berstatus sebagai calon atau tokoh yang diusulkan, bukan Pahlawan Nasional yang telah ditetapkan.
Margono meninggal dunia di Jakarta pada 25 Juli 1978 dalam usia 84 tahun. Ia kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Dawuhan, Banyumas.
Warisan paling nyata dari kiprahnya dapat dilihat dari keberadaan BNI yang terus berkembang hingga kini. BNI sendiri secara konsisten menempatkan Margono sebagai tokoh penting dalam sejarah pendiriannya dan menyebut gagasannya sebagai bagian dari perjuangan membangun kedaulatan ekonomi Indonesia.
Delapan dekade setelah didirikan, BNI masih membawa nama yang lahir dari gagasan pada masa Republik mempertahankan kemerdekaannya. Dari perspektif para pengusul, perjalanan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa perjuangan Margono tidak hanya berlangsung dalam arena politik, tetapi juga melalui pembangunan institusi ekonomi yang menjadi fondasi negara.
Karena itu, usulan gelar Pahlawan Nasional bagi Margono Djojohadikusumo bukan semata-mata berkaitan dengan statusnya sebagai kakek Presiden Prabowo Subianto. Substansi utama pengusulan tersebut terletak pada jejak pengabdiannya pada masa kelahiran Republik: membangun lembaga keuangan nasional, memperjuangkan kedaulatan ekonomi, terlibat dalam pemerintahan dan parlemen, serta mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. (sp/bbs)
