Suarapena.com, BANDUNG – Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia di Kota Bandung diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelestarian budaya, tetapi juga mampu memperkuat kebinekaan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Harapan itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri peresmian Gedung Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia sekaligus perayaan ulang tahun emas ke-50 Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP), Selasa (25/8/2026).
Farhan mengatakan, keberadaan pusat kebudayaan yang digagas YDSP menunjukkan bahwa keberagaman budaya dapat hidup berdampingan dengan masyarakat.
“Hadirnya Pusat Kebudayaan Tionghoa di Kota Bandung ini yang merupakan karya dari YDSP. Yayasan ini menunjukkan bahwa kebinekaan dari kebudayaan di Kota Bandung ini bisa menyatu dan melebur dengan warga sekitar,” kata Farhan.
Menurut Farhan, keberadaan pusat kebudayaan tersebut perlu diikuti dengan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Pemerintah Kota Bandung, kata dia, akan memastikan infrastruktur di sekitar pusat kebudayaan dapat dirawat dan dikembangkan sehingga kawasan tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Ini memang perlu pemanfaatan yang sangat optimal untuk masyarakat. Kami memastikan bahwa infrastruktur pendukung yang ada di sekelilingnya bisa dijaga, dirawat dan dibangun dengan baik,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menilai keberadaan Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia dapat memperkuat Bandung sebagai kota yang memiliki keragaman budaya.
Namun, ia mengingatkan agar pusat kebudayaan tersebut tidak hanya menjadi bangunan megah tanpa memberikan dampak bagi masyarakat sekitar.
“Gedung ini tidak boleh menjadi mercusuar yang semakin menjauhkan disparitas dengan lingkungan,” kata Dedi.
Menurut Dedi, kawasan pusat kebudayaan harus terintegrasi dengan lingkungan sekitar. Penataan tersebut, kata dia, bahkan dapat diarahkan untuk menjadikan kawasan sebagai salah satu destinasi wisata baru di Bandung.
Dedi mencontohkan, akses menuju kawasan seperti Gerbang Tol Pasir Koja dapat diberi ornamen bernuansa Tionghoa. Trotoar dan penerangan juga bisa ditata dengan lampion untuk memperkuat karakter kawasan.
Selain itu, lingkungan permukiman di sekitar pusat kebudayaan perlu ditata agar lebih rapi dan menarik.
Dedi mengatakan pengembangan kawasan tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik. Masyarakat sekitar juga harus dipersiapkan agar dapat memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan pusat kebudayaan tersebut.
Salah satunya melalui pelatihan kewirausahaan. Warga dapat didorong untuk membuat makanan, suvenir bernuansa Tionghoa, hingga mempelajari pemasaran.
Dengan demikian, masyarakat sekitar tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku ekonomi.
“Caranya masyarakat sekitarnya dididik, bukan minta sumbangan, tapi dididik punya produktivitas,” ujar Dedi.
Ia juga mengusulkan adanya pertunjukan budaya secara rutin di kawasan tersebut. Pagelaran yang memadukan budaya Sunda dan Tionghoa dinilai dapat menjadi daya tarik sekaligus ruang perjumpaan masyarakat.
“Seminggu sekali, sebulan sekali dibikin pagelaran. Biar Pemprov yang biaya pagelarannya, enggak apa-apa, yang penting orang datang. Nanti pagelaran Sunda dengan Cina. Sunda dan Tiongkok,” katanya.
Dedi menilai hubungan antara masyarakat Sunda dan Tionghoa bukanlah hal baru. Interaksi kedua kebudayaan tersebut telah berlangsung lama dan meninggalkan pengaruh dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat.
Pengaruh itu, antara lain, dapat ditemukan dalam kuliner, bahasa, maupun tradisi yang berkembang di tengah masyarakat.
Karena itu, ia berharap keberadaan Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antarkebudayaan.
“Mari kita bangun peradaban ini dengan pendekatan kebudayaan,” kata Dedi.
Ia berharap pusat kebudayaan tersebut nantinya tidak hanya menjadi tempat kegiatan budaya, tetapi juga ruang yang menghubungkan kebudayaan dengan pendidikan, pariwisata, kewirausahaan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan penataan kawasan secara bertahap. Upaya penataan yang lebih lanjut akan mulai didorong pada 2027.
“Semoga tempat ini menjadi tempat bagi peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Jawa Barat dan Indonesia,” tuturnya. (sp/ky)
