Suarapena.com, BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi, Nawal Husni menyoroti pengelolaan dana hibah Rp 100 juta untuk rukun warga (RW) yang dinilai masih tumpang tindih dengan program pokok pikiran (pokir) dewan.
Hal itu disampaikan Nawal saat menggelar kegiatan jaring aspirasi (reses) tahun anggaran 2026 bersama warga RT 05 RW 01, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kamis (12/2/2026) malam.
Menurut Nawal, peruntukan dana hibah sejatinya sudah diatur secara jelas. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan benturan dengan program pokir.
“Banyak berbenturan antara hibah Rp 100 juta dengan pokir itu sendiri. Padahal peruntukannya sudah jelas. Hanya saja, masih ada yang belum dilaksanakan oleh RT dan RW,” ujar Nawal.
Ia menjelaskan, melalui kegiatan reses dan fungsi pengawasan DPRD, penggunaan dana hibah dapat dipantau agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Dengan adanya hibah dan reses ini, kita bisa saling mengontrol. Kita bisa tahu seberapa efektif dana Rp 100 juta itu digunakan,” kata dia.
Selain persoalan peruntukan anggaran, warga juga mengeluhkan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dianggap rumit. Menanggapi hal tersebut, Nawal menilai mekanisme administrasi merupakan konsekuensi yang harus dijalankan agar program tetap berlanjut.
“Memang SPJ itu dirasa rumit, tapi mau tidak mau harus seperti itu. Ini sekaligus warga belajar administrasi yang baik. Kalau mau program ini berlanjut, ya harus menerima konsekuensinya,” tegasnya.
Dalam reses tersebut, Nawal juga menyoroti keberadaan ambulans di lingkungan warga yang dinilai belum memiliki regulasi ketat. Ia menyebut, kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan.
“Sekarang ambulans sudah seperti komoditas. Bahkan mobil biasa atau mobil tua bisa dijadikan ambulans. Ini berbahaya. Menurut saya, seharusnya pengelolaan ambulans diambil alih oleh pemerintah daerah agar lebih terkontrol,” ujarnya.
Ia menambahkan, diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk memastikan standar keamanan dan pelayanan ambulans kepada masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain, di antaranya kebutuhan fasilitas posyandu dan sarana pendukung lingkungan. Nawal mengatakan, seluruh masukan tersebut akan menjadi catatan untuk dibahas dalam agenda dewan selanjutnya. (sp/pr)
