Dalam pembahasan RAPBD 2020 rencananya akan dikembalikan sesuai semula dan jika memungkinkan dinaikkan. Dalam pengelolaan anggaran wajar saja jika ada rasionalisasi anggaran, apalagi program Kartu Sehat (KS) untuk semua warga pastinya menyedot APBD.
Terkait tunda bayar beberapa proyek infrastruktur kepada pihak rekanan juga masih bisa dipahami menunggu realisasi PAD tutup tahun anggaran. Persepsinya kepuasan publik yang masih signifikan meski ada beberapa kekurangan yang perlu terobosan.
Dari segi realisasi anggaran memasuki triwulan 4 per 23 September terbilang ada trend positif. PAD sudah ada peningkatan hingga capaian 50% lebih, realisasi belanja APBD 2019 total Rp.2, 9 triliun lebih (42, 43%) terdiri belanja tidak langsung (BTL) Rp. 1, 2 triliun lebih (45, 36%), belanja langsung /belanja publik (BL) Rp. 1, 6 triliun lebih (40,53%). Dari data itu jelas masih wajar, karena biasanya di triwulan 4 akan terus meningkat termasuk PAD yang trendnya akan meningkat jelang tutup tahun anggaran 2019.
Janji politik yang tertuang dalam RPJMD dan visi misi itu untuk 5 tahun. Jadi yang diperlukan mencicil program tersebut disesuaikan proyeksi angggaran dan kemampuan keuangan daerah. Sehingga punya capaian dan parameter yang jelas bukan hanya mencap gagal dari persepsi politik. Ya real saja lihat saja hebatnya program KS yang notabene negara saja dan kabupaten kota belum mampu meski memiliki APBD yang terbilang daerah kaya. (*)
