Scroll untuk baca artikel

NewsPar-Pol

Soal Pembangunan Sungai Kalimalang, Wakil Ketua II DPRD Sambut dengan Bahagia Ikon Berkelas

×

Soal Pembangunan Sungai Kalimalang, Wakil Ketua II DPRD Sambut dengan Bahagia Ikon Berkelas

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal
Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Penataan Kawasan Bantaran Sungai Kalimalang Menjadi Objek Wisata" pada Sabtu (14/6/2025).

Suarapena.com, BEKASI – Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, menyambut positif wacana pembangunan sisi Kalimalang sebagai ikon baru kota. Menurutnya, proyek ini merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan citra dan daya saing Bekasi di kancah nasional.

“Saya sangat bahagia karena ini yang dibutuhkan Kota Bekasi, bukan hanya masyarakat. Saat ini, setiap kepala daerah berlomba-lomba menciptakan ikon di wilayahnya. Nah, inilah saatnya Bekasi tidak boleh ketinggalan,” ujar Faisal, usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penataan Kawasan Bantaran Sungai Kalimalang Menjadi Objek Wisata” pada Sabtu (14/6/2025).

Advertisement

Scroll untuk terus membaca

Faisal menekankan bahwa konsep pembangunan harus komprehensif, mencakup aspek tata kota, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal. “Harus tidak ada celah kekurangan. Yang utama, ini harus menjadi ikon berkelanjutan yang menjadi identitas masyarakat sekaligus memberi nilai lebih bagi kota,” tegasnya.

Berita Terkait:  ASN Diingatkan untuk Tetap Netral di Tahun Politik 2024, Ketua Dewan: Instruksi dari Pusat dan Gubernur

Ia juga menyatakan optimisme bahwa Bekasi bisa memiliki kebanggaan serupa dengan Bali atau Yogyakarta. “Sekarang saatnya kita bangga dengan Kota Bekasi,” tambah politisi Partai Golkar ini.

Menyoroti pendanaan, Faisal mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sedang menjajaki kerja sama dengan investor. Namun, ia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara keuntungan investor dan kepentingan publik.

Berita Terkait:  Bekasi Beri Kenaikan Honor RT/RW dan Perlindungan Pekerja Informal, Anggaran 2025 Tembus Rp7,5 Triliun

“Dinas terkait dan kepala daerah sedang mencari solusi, termasuk menggandeng investor. Kami berpesan agar ada keseimbangan antara modal yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapat, sehingga pengelolaannya nanti bisa dialihkan ke pemerintah daerah dalam waktu tepat,” jelasnya. (Ads)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca