Menurut Furqon, selama tiga tahun menjabat Bupati Bogor, Nurhayanti tidak mampu membenahi kerusakan infrastruktur di Wilayah pemerintahannya Kabupaten Bogor. Persoalan muncul mulai dari persoalan jalan rusak yang berujung munculnya gugatan masyarakat ke pengadilan, konflik internal pejabat pemerintah daerah hingga berbelitnya pelayanan publik.
“Kita lihat Nurhayanti telah gagal menjalankan roda pemerintahan. Indikatornya jelas terlihat kok, contoh maraknya sarana infrastruktur yang rusak bertahun-tahun, mangkraknya beberapa proyek jalan dan bangunan. Ditambah lagi, saat ini muncul banyak keluhan pelayanan publik yang kurang profesional dan cenderung berbelit-belit,” ujarnya.
Oleh karena itu, Furqon mendesak Nurhayanti untuk segera memperbaiki kinerjanya sekaligus jajaran Pemerintahan Kabupaten Bogor.
“Kalau tidak mampu mengevaluasi kinerja dan kemudian memperbaikinya, lebih baik Nurhayanti mundur dan menyerahkan jabatannya kepada Gubernur Jawa Barat. Kondisi di Kabupaten Bogor sekarang ini sangat memprihatinkan,” imbuhnya.
Dia menambahkan, bentuk kegagalan lainn Bupati Bogor Nurhayanti ialah program kabupaten termaju yang kini redup gaungnya, akibat ketidakmampuan Bupati Nurhayanti menggerakkan jajarannya dalam upaya merealisasikan 25 penciri Kabupaten Termaju.
“Bupati tidak peduli Bogor maju atau tidak, yang dia pikirkan cuma bagaimana mendapat penghargaan dari instansi swasta maupun pemerintah,” tukasnya.
Lebih jauh Furqon mengatakan, Nurhayanti tidak memiliki visi sebagai kepala daerah yang berkeinginan menjadikan daerahnya lebih maju dan warganya sejahtera.
Furqon juga menyebut Bupati Nurhayanti jarang turun mengunjungi warganya, bahkan setiap terjadi bencana, Nurhayanti juga jarang datang ke lokasi melihat kondisi warganya yang terkena musibah.
“Kita pertanyakan sekarang, mana data riil 25 penciri untuk kabupaten termaju, tak pernah diekspos. Banyak kinerja dinas dan badan yang jelek tapi bupati tak hiraukan, malah terus dipertahankan. Contoh Dinas PUPR, DPKPP, DPMPSTP dan Bappeda, jelas kinerjanya buruk tapi tidak ada punishment dari Bupati. Banyak catatan soal kepemimpinan Bupati yang tidak optimal,” sambung Furqon.
Melihat kondisi seperti ini, SPMB menyatakan keprihatinannya atas krisis kepemimpinan di Kabupaten Bogor.
“Kami sedih melihat kondisi Kabupaten Bogor yang carut marut dengan banyak persoalan. Kita bahkan melihat saat terjadi krisis kepemimpinan akibat lemahnya kinerja Bupati Nurhayanti. Sayang sekali Nurhayanti tidak memanfaatkan kekuasaan secara tepat dan efektif,” pungkasnya. (cek)
