Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua (Waka) DPR RI Saan Mustopa melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Cikampek, Selasa (23/12/2025), untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam rencana pengembangan layanan KRL Commuter Line hingga wilayah Karawang dan sekitarnya.
Dalam peninjauan tersebut, Saan mengecek langsung kondisi emplasemen stasiun, jalur rel, fasilitas penumpang, serta potensi pengembangan kawasan di sekitar stasiun.
Ia menegaskan, kesiapan infrastruktur menjadi kunci agar layanan KRL dapat langsung beroperasi optimal begitu elektrifikasi jalur terealisasi.
“Kita ingin memastikan stasiun dan lingkungan pendukungnya sudah siap. Jadi ketika KRL masuk, tidak ada hambatan teknis,” ujar Saan dalam keterangannya, Rabu (24/12/2025).
Saan juga menyoroti kondisi layanan kereta api di lintas Cikarang–Cikampek–Karawang yang saat ini masih mengandalkan kereta non-listrik. Meski tetap melayani penumpang, kapasitas dan frekuensinya dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab lonjakan mobilitas harian masyarakat, terutama di kawasan industri yang terus berkembang.
Menurutnya, kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan pembangunan transportasi publik berjalan terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN dalam mewujudkan perpanjangan layanan KRL Commuter Line hingga Karawang dan Cikampek.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengingatkan agar proyek elektrifikasi jalur Cikarang–Cikampek tidak berjalan secara sektoral. Sinergi diperlukan mulai dari pembangunan infrastruktur rel, penyediaan pasokan listrik, penataan stasiun, hingga integrasi dengan transportasi lanjutan.
“Yang penting isinya kolaborasi. Semua pihak harus jalan bersama,” tegasnya.
Selain itu, Saan menyoroti perlunya optimalisasi lahan milik PT KAI di sekitar stasiun, serta peran aktif pemerintah daerah dalam menyiapkan akses dan kawasan pendukung. Dengan potensi jumlah penumpang yang besar, stasiun dituntut memiliki ruang dan fasilitas yang memadai.
Ia pun mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Karawang yang mulai menata kawasan stasiun sebagai sinyal positif. Menurutnya, pembangunan transportasi publik bukan semata soal rel dan kereta, tetapi juga menyangkut keadilan akses, efisiensi ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan ini agar tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Saan. (r5/rdn)
