Suarapena.com, JAKARTA – Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni, buka suara soal tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan yang diterima anggota dewan. Ia menjelaskan bahwa skema tunjangan tunai ini justru lebih efisien dan menguntungkan negara dibandingkan dengan memberikan fasilitas rumah dinas yang selama ini dianggap lebih mewah.
“Sebenarnya kalau diberikan rumah dinas, biaya perawatannya bisa sampai sepuluh kali lipat dari tunjangan yang kami terima. Mulai dari AC yang rusak, perabotan, dapur, gas, hingga pemeliharaan lainnya memerlukan anggaran yang sangat besar,” kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).
Dengan jumlah anggota DPR mencapai 580 orang, menurut Sahroni, jika rumah dinas tetap dipertahankan, maka beban anggaran negara akan terus membengkak setiap tahunnya. Oleh sebab itu, mayoritas rumah dinas yang ada telah dikembalikan ke negara, dan para anggota DPR memilih menggunakan tunjangan tersebut untuk menyewa atau mengontrak tempat tinggal sesuai kebutuhan masing-masing.
Menanggapi kritik publik yang menilai DPR kurang peka terhadap kondisi ekonomi rakyat, Sahroni menegaskan bahwa para legislator tetap aktif menunjukkan empati melalui berbagai kegiatan sosial di daerah pemilihan mereka.
“Kami pejabat publik, dan banyak kegiatan bantuan yang dilakukan. Tidak semua perlu diumbar ke media. Intinya, uang yang kami terima juga kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan dan program sosial,” jelasnya.
Meski demikian, Sahroni memahami bahwa persepsi negatif soal tunjangan rumah masih sulit dihindari. Namun ia berharap masyarakat bisa memahami bahwa kebijakan ini justru bertujuan mengurangi beban keuangan negara, dibandingkan jika rumah dinas harus terus dirawat dan diperbaiki. (r5/rdn)
