Suarapena.com, BEKASI – Persoalan sampah dan mahalnya biaya pemakaman menjadi keluhan warga saat Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Chairun Nisa, menggelar reses di RT 003/RW 016, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kamis (8/10/2026).
Dalam reses tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi, mulai dari tumpukan sampah yang mengganggu lingkungan hingga keterbatasan tempat pemakaman umum (TPU) bagi masyarakat kurang mampu.
Salah satu warga, Anna, mengatakan kondisi sampah di sejumlah RT di wilayah RW 016 semakin memprihatinkan. Tumpukan sampah, kata dia, bahkan menimbulkan bau yang mulai mengganggu permukiman warga.
“Di RT 2, 4 dan 5 itu sampahnya sudah seperti sumur batu. Baunya juga sudah masuk ke lingkungan RW 16. Kami sudah langsung turun ke lokasi, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan,” ujar Anna.
Selain persoalan sampah, Anna menyoroti mahalnya biaya pemakaman di wilayah Bekasi Barat.
Menurut dia, masyarakat memang telah terbantu dengan keberadaan BPJS dalam mendapatkan layanan kesehatan. Namun, persoalan biaya kembali muncul ketika keluarga menghadapi kematian.
“Kita memang sudah punya BPJS untuk kesehatan. Tapi ketika meninggal, persoalannya muncul lagi karena biaya pemakaman. Ada yang sampai Rp 3 juta bahkan Rp 6 juta,” ungkapnya.
Karena itu, Anna meminta Chairun Nisa memperjuangkan ketersediaan TPU yang dapat dimanfaatkan masyarakat kurang mampu di wilayah Bekasi Barat.
Ia menilai keberadaan TPU yang terjangkau akan membantu meringankan beban keluarga yang harus menghadapi biaya pemakaman.
Menanggapi persoalan sampah, Chairun Nisa mengatakan masalah tersebut memang tengah menjadi salah satu kendala yang dihadapi Kota Bekasi dalam beberapa bulan terakhir.
Menurut dia, kondisi tersebut berkaitan dengan persiapan pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), yang turut berdampak terhadap kendaraan pengangkut sampah.
“Persoalan sampah ini memang mengalami kendala dalam beberapa bulan terakhir karena sedang melakukan persiapan pembangunan PSEL. Pembangunan infrastruktur ini menyebabkan kendaraan pengangkut sampah juga terkendala,” kata Chairun Nisa.
Ia berharap pembangunan PSEL dapat segera terlaksana sehingga persoalan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kota Bekasi bisa ditangani dengan lebih baik.
“Insya Allah dalam waktu dekat, tahun 2027, mudah-mudahan apa yang dijalankan pemerintah Kota Bekasi bisa betul-betul terlaksana. Kita doakan bersama,” ujarnya.
Sementara terkait persoalan pemakaman, Chairun Nisa mengakui keterbatasan lahan TPU di Bekasi Barat masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Bekasi.
Ia menyebut saat ini terdapat dua TPU di wilayah Bekasi Barat, yakni TPU Kranji dan TPU Bintara.
“Di Bekasi Barat cuma ada dua, di Kranji dan Bintara. Yang lainnya tidak ada. Ini juga menjadi PR bagi Pemkot Bekasi,” jelasnya.
Chairun Nisa mengatakan kebutuhan TPU di setiap wilayah telah menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran. Namun, realisasinya tetap menyesuaikan kemampuan anggaran serta skala prioritas pemerintah daerah.
“Kalau kami lihat dalam anggarannya sudah masuk di setiap wilayah, hanya pelaksanaannya pasti akan diprioritaskan sesuai anggaran tahun ini,” katanya.
Ia pun menyatakan dukungannya terhadap aspirasi warga mengenai penyediaan TPU bagi masyarakat kurang mampu.
“Insya Allah apa yang disampaikan Bu Anna ini sangat bagus dan saya mendukung sekali. Insya Allah kita perjuangkan bersama,” pungkasnya. (sp/wb)
