Scroll untuk baca artikel
NewsSuara Jogja

UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen Jadi Rp 2,725 Juta, Tertinggi dalam Empat Tahun

×

UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen Jadi Rp 2,725 Juta, Tertinggi dalam Empat Tahun

Sebarkan artikel ini
UMP DIY 2027 naik 12,72 persen jadi Rp 2,7 juta.
UMP DIY 2027 naik 12,72 persen jadi Rp 2,7 juta.

Suarapena.com, YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 2.725.000. Besaran tersebut naik Rp 307.505 atau 12,72 persen dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp 2.417.495.

Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Bahkan, persentase kenaikan UMP DIY 2027 tercatat lebih besar dibandingkan kenaikan pada tiga tahun sebelumnya.

Advertisement
Scroll untuk terus membaca

Penetapan UMP DIY 2027 diumumkan oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, dalam konferensi pers di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).

Dengan kenaikan sebesar 12,72 persen, DIY menjadi salah satu dari empat provinsi yang telah mengumumkan kenaikan UMP 2027 di atas 10 persen.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, UMP DIY menunjukkan tren kenaikan yang relatif meningkat. Pada 2024, UMP DIY ditetapkan sebesar Rp 2.125.897,61 atau naik 7,27 persen.

Kemudian pada 2025, UMP meningkat menjadi Rp 2.264.080,95 atau naik 6,5 persen. Sementara pada 2026, UMP kembali naik 6,78 persen atau bertambah Rp 153.414,05 menjadi Rp 2.417.495.

Pada 2027, kenaikan tersebut mencapai 12,72 persen atau hampir dua kali lipat dibandingkan persentase kenaikan tahun sebelumnya.

Ni Made mengatakan, penetapan UMP DIY 2027 mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, faktor alfa, serta angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Berita Terkait:  Perubahan Desil Kesejahteraan Disorot Pemda DIY, BPS Bilang Begini

Menurut dia, pemerintah berupaya mengakomodasi aspirasi pekerja yang mengharapkan peningkatan upah, sekaligus mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pengupahan.

“Kalau berdasarkan formula itu kita sudah lebih dari 1%. Kalau formulasinya itu kan upah minimum yang sekarang ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan inflasi, ditambah dengan alfa, alfanya sudah lebih dari 1%. Jadi kalau mengacu kepada KHL kita bisa mengikuti di 56,31%,” ujar Ni Made.

Ia menjelaskan, kondisi perekonomian saat ini masih menghadapi tekanan dan aktivitas usaha belum sepenuhnya stabil. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat juga terus meningkat sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai kepentingan sebelum menetapkan besaran upah.

“Di tengah tekanan ekonomi yang cukup besar saat ini, kondisi kegiatan ekonomi juga belum sepenuhnya stabil. Namun, di sisi lain, kita juga perlu mempertimbangkan tingginya kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil merupakan bentuk kompromi dengan mengakomodasi berbagai aspirasi, baik dari masyarakat dan pekerja maupun kalangan pengusaha,” katanya.

Selain menetapkan UMP, Pemda DIY juga berencana meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan agar mematuhi ketentuan upah minimum.

Pemerintah daerah juga akan mendorong kemudahan pembukaan usaha di DIY. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan dunia usaha.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengupahan DIY dari unsur akademisi, Priyonggo Suseno, mengatakan penetapan UMP 2027 merupakan hasil pembahasan yang mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kemampuan perusahaan.

Berita Terkait:  Bantul Punya Banyak Potensi Ekonomi Baru, Pemda DIY Dorong Kolaborasi Lintas OPD

Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut menjelaskan, sektor industri di DIY hingga saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi besaran upah berdasarkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan perbandingan antara UMP DIY 2027 sebesar Rp 2.725.000 dan angka KHL yang menjadi acuan, tingkat pemenuhan kebutuhan hidup layak baru mencapai 56,31 persen.

Priyonggo menjelaskan, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penetapan upah minimum, yakni formula alfa dan pendekatan KHL.

Dalam pembahasan Dewan Pengupahan, penggunaan formula alfa dengan nilai maksimal 1 dinilai masih menghasilkan besaran upah yang berada di bawah harapan sebagian besar pekerja.

Karena itu, melalui pembahasan bersama, Dewan Pengupahan menyepakati pendekatan KHL sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan besaran UMP DIY 2027.

Priyonggo berharap pemerintah dapat segera melaksanakan survei KHL secara resmi melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut dia, survei yang dilakukan secara objektif dan berdasarkan kondisi riil di lapangan diperlukan agar penetapan upah minimum memiliki acuan data yang lebih akurat.

“Harapan kita nanti tahun depan survei benar-benar bisa dilakukan, jika bisa riil di lapangan, sehingga tidak muncul simpang siur beberapa versi KHL yang berbeda-beda. Kita dari akademisi sebenarnya ingin segera ada survei yang objektif tentang KHL di setiap provinsi,” katanya. (sp/dm)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca