Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan penjelasan transparan terkait angka pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen yang dirilis lembaga tersebut. Data ini memicu kontroversi dan beragam perdebatan dari kalangan ekonom serta pengamat ekonomi.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, di Gedung Nusantara I, Senayan, Selasa malam (26/8/2025), Bonnie menyuarakan kritik keras.
“Banyak ekonom meminta BPS untuk menjelaskan secara gamblang metode perhitungan pertumbuhan ekonomi. Transparansi sangat dibutuhkan agar publik yakin dengan data ini,” ujarnya.
Senada, anggota Komisi X DPR, Juliyatmono, mempertanyakan bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa naik signifikan di tengah situasi ekonomi yang dirasakan sulit oleh masyarakat.
“Kenapa pertumbuhan naik sementara masyarakat masih merasa berat? Kami perlu penjelasan supaya bisa memberikan informasi yang benar kepada publik,” katanya.
Keraguan juga muncul dari La Tinro La Tunrung, yang menyoroti perbedaan mencolok antara angka BPS dengan prediksi berbagai lembaga ekonomi yang tidak ada yang mendekati 5 persen.
“Setiap survei memang ada margin error, tapi selisihnya terlalu besar. Kita harus tahu siapa yang salah agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam data nasional,” tegasnya.
Sebelumnya, lembaga Center of Economic and Law Studies (Celios) juga mengecam angka pertumbuhan tersebut dan mengajukan permintaan resmi kepada Badan Statistik PBB (UNSD dan United Nations Statistical Commission) untuk mengaudit data BPS.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyebut bahwa data BPS yang selama ini dijadikan rujukan penting harus dijaga kredibilitasnya.
“Kami minta PBB meninjau ulang data triwulan II 2025 yang mencapai 5,12 persen year on year, karena kami curiga ada ketidaksesuaian dengan kondisi ekonomi riil,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia, menegaskan bahwa metode perhitungan tidak berubah, hanya saja data yang digunakan kini lebih lengkap sehingga kualitas penghitungan menjadi lebih akurat.
“Kami pastikan data ini valid dan sudah melalui proses yang ketat,” jelas Amalia pada 19 Agustus 2025. (r5/rdn)
