Suarapena.com, CIREBON – Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menyoroti pentingnya peningkatan anggaran bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) guna memperkuat sarana, prasarana, serta kemampuan personel dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan di seluruh Indonesia.
Menurut Adian, kemampuan Basarnas dalam merespons cepat berbagai situasi darurat sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Ia menilai anggaran yang tersedia saat ini masih jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan di lapangan.
“Anggarannya Rp1,5 triliun untuk seluruh Indonesia dengan daerah rawan bencana yang sangat banyak. Kalau tidak ditingkatkan, itu sama saja negara tidak peduli pada rakyat. Bentuk kecintaan dan kepedulian kita adalah ketika negara berani menambah anggarannya,” ujar Adian saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pos Pencarian dan Pertolongan (Pos SAR) Cirebon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (10/11/2025).
Adian menjelaskan, jika anggaran tersebut dibagi rata, setiap kabupaten hanya menerima sekitar Rp59 juta per tahun, atau Rp5,9 juta per bulan. Jumlah itu, menurutnya, sangat tidak sebanding dengan tanggung jawab besar yang diemban oleh para personel SAR.
“Nilainya sangat kecil. Gaji untuk tingkat pos tertinggi sekitar Rp3,5 juta ditambah tunjangan Rp8 juta. Itu masih di bawah UMR Jakarta. Tidak masuk akal jika kita meminta mereka berjuang menyelamatkan rakyat sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri saja sulit,” kata legislator Fraksi PDIP itu.
Ia menambahkan, selain kesejahteraan personel, penambahan anggaran juga penting untuk memperkuat fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam operasi di lapangan. “Banyak hal yang harus dibenahi ke depan, tidak hanya peningkatan status pos menjadi kantor, tetapi juga pembenahan sistem dan kesiapan menghadapi bencana. Jangan sampai keselamatan rakyat dikorbankan karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Adian pun mengingatkan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan anggaran negara. “Masing-masing fraksi memiliki perwakilan di Badan Anggaran. Kita minta semuanya memperjuangkan hal ini. Pangkas pos anggaran yang tidak penting dan utamakan yang terkait keselamatan rakyat. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat,” tegasnya. (r5/rdn)
