Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menyoroti belum tuntasnya penyelesaian sengketa antara platform TikTok Shop/Tokopedia dan sejumlah reseller. Pasalnya, dana milik reseller disebut masih ditahan hingga empat tahun tanpa penyelesaian yang jelas.
Persoalan tersebut disampaikan Adian seusai BAM DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama manajemen PT Tokopedia (TikTok Shop), Senin (18/11/2026).
Adian mengatakan, penjelasan yang disampaikan pihak manajemen dalam rapat belum menjawab substansi pengaduan yang diterima BAM DPR RI dari para reseller.
Ia juga mempertanyakan kesesuaian data yang dipaparkan perusahaan dengan jumlah pengaduan yang disampaikan pihak pengadu, termasuk laporan yang berkaitan dengan PERADI.
“Pandangan saya, mereka memanipulasi. Ada pengaduan dari PERADI dengan yang memberikan kuasa kepada mereka, jumlahnya berbeda dengan angka yang tadi disampaikan, yaitu 217. Jadi yang mereka sampaikan tadi di luar dari PERADI,” ujar Adian.
Menurut Adian, persoalan penahanan dana reseller yang berlangsung selama bertahun-tahun tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ia menilai negara perlu hadir untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan layanan platform digital.
“Sampai hari ini ternyata belum ada yang selesai. Setelah empat tahun, uang para reseller ini masih ditahan oleh platform. Bagi saya itu tidak benar. Negara harus bertindak, membuat regulasi yang tegas dan memberikan sanksi yang tegas terhadap kesewenang-wenangan platform. Masa empat tahun uang orang ditahan? Mereka bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa,” katanya.
Adian menegaskan, perusahaan platform digital tidak seharusnya bertindak seolah-olah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada penggunanya melalui penahanan dana dalam jangka waktu yang tidak jelas.
Menurut dia, apabila terdapat dugaan pelanggaran atau sengketa antara perusahaan dan reseller, penyelesaiannya harus mengacu pada mekanisme hukum yang berlaku.
“Kalau penahanan uang itu bagian dari mekanisme sanksi, maka yang bisa memberikan sanksi terhadap sebuah pelanggaran bukan platform, tetapi negara. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan memiliki kewenangan lebih besar daripada negara. Menahan uang orang bertahun-tahun itu adalah sanksi, dan menurut saya itu tidak bisa dilakukan begitu saja,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, BAM DPR RI berencana mempertemukan manajemen TikTok Shop/Tokopedia dengan para reseller dalam agenda mediasi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Adian mengatakan, langkah mediasi diperlukan karena terdapat perbedaan keterangan mengenai status penyelesaian sengketa antara pihak perusahaan dan para pengadu.
Dalam rapat, pihak manajemen memberikan penjelasan yang mengindikasikan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan. Namun, setelah dikonfirmasi kepada pihak pengadu, BAM DPR justru memperoleh informasi bahwa masalah tersebut masih belum tuntas.
“Kita akan coba mediasi. Saya berpikir tadi dari penjelasan mereka persoalan itu sudah selesai, ternyata belum. Ketika kami konfirmasi kepada pihak pengadu, mereka menyatakan belum selesai,” tutur Adian.
Lebih lanjut, Adian mengingatkan bahwa penentuan seseorang atau suatu pihak bersalah harus dilakukan melalui proses hukum. Menurut dia, mekanisme internal perusahaan tidak dapat menggantikan kewenangan pengadilan dalam memutus suatu perkara.
“Semua orang bisa menuduh siapa pun melakukan apa pun. Tetapi yang memiliki kewenangan membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah hanyalah pengadilan. Tidak ada mekanisme lain yang lebih tinggi dari itu,” ucapnya.
Ia pun meminta agar persoalan sengketa antara platform dan reseller diselesaikan melalui jalur hukum apabila memang tidak menemukan titik temu.
“Kalau platform menahan uang reseller, mekanisme apa yang dipakai? Mekanisme pengadilan atau mekanisme internal perusahaan? Itu tidak bisa. Kalau memang ada sengketa, bawa ke pengadilan. Jangan menahan uang orang seenaknya,” pungkas Adian. (r5/aha)







