Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi desakan masyarakat terkait keterbukaan ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR. Ia menyebut, dokumen persyaratan pendidikan calon anggota legislatif telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat proses pencalonan.
Menurut Dasco, masyarakat dapat menelusuri informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR melalui data pencalonan yang tersimpan di KPU.
“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” ujar Dasco dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tuntutan publik agar anggota DPR membuka dokumen pendidikan mereka, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Desakan transparansi itu juga disuarakan melalui petisi yang meminta adanya keterbukaan informasi mengenai riwayat pendidikan para wakil rakyat.
Dasco menjelaskan, setiap calon anggota DPR harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah persyaratan mengenai tingkat pendidikan.
Dokumen yang berkaitan dengan persyaratan tersebut, kata dia, telah disampaikan kepada KPU dalam tahapan pencalonan anggota legislatif.
“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” kata Dasco.
Adapun persyaratan menjadi calon anggota DPR diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa calon anggota DPR harus memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau sekolah lain yang sederajat.
Selain persyaratan pendidikan, calon anggota DPR juga harus berusia paling rendah 21 tahun, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mampu berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
Calon anggota DPR juga diwajibkan menjadi anggota partai politik peserta pemilu.
Persyaratan tersebut menjadi bagian dari tahapan administrasi pencalonan yang harus dipenuhi setiap bakal calon anggota legislatif sebelum mengikuti pemilihan umum.
Tuntutan keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR menjadi bagian dari perhatian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.
Informasi mengenai latar belakang pendidikan dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap anggota legislatif telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
Meski demikian, akses terhadap dokumen pencalonan tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.
Dalam hal ini, KPU menjadi salah satu lembaga yang dapat menjadi rujukan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan administrasi calon anggota legislatif.
Dasco menegaskan bahwa data pencalonan di KPU dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menelusuri informasi mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (r5/rdn)







