Scroll untuk baca artikel
NewsPar-Pol

Enam Aduan Masuk ke DPRD, Tata Kelola RSUD Kota Bekasi Jadi Sorotan

×

Enam Aduan Masuk ke DPRD, Tata Kelola RSUD Kota Bekasi Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini
Sejumlah aduan soal RSUD Kota Bekasi masuk ke DPRD, tata kelola jadi sorotan.
Sejumlah aduan soal RSUD Kota Bekasi masuk ke DPRD, tata kelola jadi sorotan.

Suarapena.com, BEKASI – Sejumlah persoalan internal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Bekasi. Sedikitnya enam aduan diterima DPRD, mulai dari dugaan intimidasi terhadap tenaga kesehatan, pemotongan remunerasi pegawai, hingga laporan dugaan kerugian negara dalam pengadaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP).

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kota Bekasi dan manajemen RSUD Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026).

Advertisement
Scroll untuk terus membaca

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi alias Madonk mengatakan, sejumlah aduan yang diterima pihaknya menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan internal rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan tekanan terhadap tenaga kesehatan, baik secara verbal maupun fisik. Menurut Madonk, kondisi tersebut dapat memengaruhi psikologis pegawai dan berdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kami menerima aduan dari pegawai dan tenaga kesehatan terkait dugaan adanya tekanan secara verbal maupun fisik. Hal ini tentu berdampak pada kondisi psikologis mereka sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat,” ujar Madonk.

Selain persoalan tersebut, DPRD juga menerima informasi mengenai laporan dugaan kerugian negara yang telah disampaikan masyarakat kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawas.

Berita Terkait:  Relokasi PKL Pasar Baru Bekasi Disorot, DPRD Minta Fasilitas Segera Dilengkapi

Laporan itu berkaitan dengan pengelolaan pembelian obat dan bahan medis habis pakai di RSUD Kota Bekasi.

Madonk mengatakan, RDP digelar untuk meminta penjelasan manajemen rumah sakit sekaligus mendalami berbagai persoalan yang dilaporkan kepada DPRD.

“Kalau banyak temuan dan laporan yang muncul, berarti ada persoalan yang harus dibenahi. Karena itu kami melakukan RDP agar semuanya bisa dibuka secara terang-benderang dan mendapatkan penjelasan yang jelas,” katanya.

Dalam RDP tersebut, perhatian Komisi IV juga tertuju pada aspek manajerial dan kepemimpinan Direktur Utama RSUD Kota Bekasi.

Madonk menilai, munculnya berbagai aduan perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengelolaan rumah sakit. Menurut dia, persoalan yang terjadi tidak cukup diselesaikan secara parsial, tetapi membutuhkan pembenahan manajemen secara menyeluruh.

Bahkan, secara pribadi, Madonk mendorong adanya pergantian atau pencopotan direktur utama. Ia menilai langkah tersebut dapat membantu menciptakan ruang pemeriksaan yang lebih objektif terhadap berbagai persoalan yang tengah didalami.

“Saya pribadi mendorong adanya pergantian atau pencopotan direktur utama. Tujuannya agar proses pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan pihak terkait bisa berlangsung lebih terbuka dan objektif,” ujarnya.

Berita Terkait:  Tiga Ambulans dari Aminah, Bukti Nyata Aspirasi yang Didengar dan Diperjuangkan

Selain persoalan kepemimpinan dan dugaan intimidasi, kebijakan pemotongan remunerasi pegawai juga menjadi perhatian dalam RDP.

Madonk mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan secara matang karena menyangkut kesejahteraan sekitar 1.700 pegawai RSUD Kota Bekasi.

Menurut dia, pengurangan penghasilan dapat memengaruhi motivasi dan semangat kerja pegawai, termasuk tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien.

“Ketika pendapatan pegawai berkurang, tentu akan memengaruhi kondisi psikologis dan semangat kerja mereka. Pada akhirnya yang terdampak adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menilai, apabila rumah sakit menghadapi keterbatasan anggaran atau harus melakukan efisiensi, manajemen perlu mencari alternatif kebijakan yang tidak membebani pegawai.

Madonk menegaskan, tenaga kesehatan dan pegawai merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan rumah sakit. Karena itu, efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan kualitas kerja mereka.

“Pemimpin harus mampu menghadirkan solusi ketika ada efisiensi. Jangan sampai langkah yang diambil justru mengorbankan tenaga kesehatan dan pegawai yang menjadi ujung tombak pelayanan di rumah sakit,” tegas dia. (sp/ron)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca