Suarapena.com, JAKARTA – Air irigasi di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, berubah warna dan berbau menyengat. Warga menduga, penyebabnya berasal dari limbah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibuang langsung ke saluran pertanian tanpa pengolahan.
Kondisi itu membuat tanaman padi warga terganggu. Sejumlah petani melaporkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak merata, bahkan sebagian mulai mengering. “Sebelumnya air jernih, tapi sekarang berbau dan bikin padi cepat layu,” ujar salah satu petani setempat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Budi Sulistyono (Kanang) mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tegas terkait pengelolaan limbah dapur MBG. Ia menilai, persoalan ini tidak bisa dianggap masalah lokal semata, karena berpotensi mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
“Program MBG itu bagus untuk meningkatkan gizi anak sekolah, tapi pelaksanaannya jangan sampai merusak lingkungan dan mengganggu pertanian rakyat,” tegas Kanang, Rabu (5/11/2025).
Mantan Bupati Ngawi dua periode itu mengungkapkan, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan adanya limbah dapur MBG yang langsung dibuang ke irigasi tanpa pengolahan. Air irigasi yang sebelumnya jernih kini keruh, berbusa, dan mengeluarkan bau menyengat.
“Setelah dicek, dampaknya mulai terasa. Tanaman tidak tumbuh merata, ada yang mengering. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Kanang menilai akar masalah ini berasal dari lemahnya perencanaan dan pengawasan pelaksanaan program MBG di daerah. Menurutnya, pengelola dapur terlalu fokus pada proses memasak dan distribusi makanan, tanpa memperhitungkan sistem pembuangan limbahnya.
“Dapur MBG ini tidak dirancang dengan matang. Mereka hanya pikir memasak dan mendistribusikan makanan, padahal limbahnya juga harus diolah,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk segera menetapkan SOP nasional yang mewajibkan setiap dapur MBG memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), izin lingkungan, dan pengawasan rutin dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Harus ada aturan tegas: IPAL wajib, izin lingkungan wajib, dan pengawasan DLH harus berkala. Jangan sampai kasus Ngawi terulang di daerah lain,” tambah Kanang.
Selain SOP, Kanang juga meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di Jawa Timur, terutama dari sisi teknis dan perizinan lingkungan. Ia menegaskan bahwa program sosial pemerintah harus berjalan seiring dengan keberlanjutan sektor pangan.
“Kalau bicara nasional, prioritas utama negara adalah ketahanan pangan. MBG penting, tapi tidak boleh mengganggu kedaulatan pangan,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Kanang mengusulkan pembentukan tim terpadu lintas instansi untuk menyusun pedoman teknis nasional tentang tata kelola dapur MBG—mulai dari desain dapur, sistem IPAL, manajemen limbah, hingga evaluasi berkala.
“Pengawasan itu wajib, bukan insidental. DLH harus aktif sejak awal, bukan menunggu petani berteriak,” pungkasnya. (r5/aha)
