Suarapena.com, JAKARTA – Kenaikan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 dinilai belum otomatis menunjukkan adanya penguatan layanan pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan, pemerintah masih memiliki sejumlah PR yang perlu diselesaikan, mulai dari kesejahteraan guru hingga pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
“Persoalan utamanya bukan hanya berapa besar anggaran pendidikan secara menyeluruh, melainkan berapa banyak yang benar-benar sampai kepada sekolah, perguruan tinggi, guru, dosen, peserta didik, perpustakaan, serta peningkatan mutu pembelajaran,” kata Esti dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 820,9 triliun.
Angka tersebut meningkat Rp 100,1 triliun atau sekitar 13,9 persen dibandingkan alokasi pada 2026 yang mencapai Rp 720,8 triliun.
Namun, Esti menilai kenaikan secara makro tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan anggaran sejumlah program pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Anggaran pendidikan naik, tapi di rincian RAPBN 2027, jumlah untuk program pendidikan tidak naik signifikan, khususnya untuk Dikdasmen dan Dikti. Perpusnas juga hanya Rp 400 miliar,” ujarnya.
Dalam RAPBN 2027, Kemendikdasmen mendapat alokasi sekitar Rp 61,1 triliun. Sementara itu, Kemendiktisaintek memperoleh sekitar Rp 65,1 triliun.
Menurut Esti, besaran anggaran tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
Ia juga menyoroti alokasi sejumlah program prioritas Kemendikdasmen, seperti revitalisasi sarana prasarana sekolah, bantuan pendidikan dasar gratis, serta bantuan perlengkapan sekolah.
Di sisi lain, program Sekolah Nasional Terintegrasi mendapat alokasi Rp 7,21 triliun.
“Struktur ini memperlihatkan adanya jarak yang terlalu besar antara angka makro anggaran pendidikan dengan kapasitas lembaga yang secara langsung menjalankan fungsi pendidikan,” katanya.
Esti menilai tambahan anggaran pendidikan seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi sektor pendidikan.
Persoalan tersebut antara lain honor atau gaji guru, fasilitas pendidikan di daerah 3T, sekolah rusak, keterbatasan sarana prasarana, serta penanganan wilayah terdampak bencana.
“Besarnya alokasi anggaran tahun 2027 harus mampu menjawab berbagai PR pendidikan yang belum terselesaikan. Karena PR pemerintah untuk sektor pendidikan masih banyak,” tuturnya.
Ia menekankan, efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi perhatian pemerintah agar kenaikan anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas layanan pendidikan.
Selain itu, Esti menyoroti masih masuknya anggaran MBG dalam pos anggaran pendidikan.
Menurut dia, MBG merupakan program penting, tetapi pembiayaannya seharusnya mulai dipisahkan dari fungsi inti pendidikan.
“Persoalan besarnya bukan karena MK memberikan masa penyesuaian paling lambat sampai APBN 2028, tetapi seharusnya pemerintah tidak harus menunggu batas akhir,” tegasnya.
Esti menilai pembiayaan MBG tidak boleh mempersempit ruang fiskal untuk kebutuhan inti pendidikan, seperti BOS, rehabilitasi sekolah, pendidikan tinggi, kesejahteraan guru dan dosen, riset, serta penguatan literasi.
Ia juga mendorong pemerintah mulai menjalankan putusan MK mengenai pendidikan dasar gratis melalui peningkatan alokasi BOS.
Menurut dia, kenaikan BOS penting untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang masih ditanggung peserta didik, termasuk di sekolah swasta.
“Harapannya kan BOS naik signifikan supaya pelaksanaan pendidikan dasar tanpa pungutan di SD dan SMP swasta dapat terlaksana secara bertahap,” ujarnya.
Ia menambahkan, besaran BOS perlu memperhitungkan biaya riil penyelenggaraan pendidikan dan perbedaan kondisi setiap wilayah.
Hal itu mencakup kebutuhan sekolah kecil, daerah tertinggal, wilayah kepulauan dan perbatasan, serta kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
“Kenaikan anggaran harus dapat diukur dari berkurangnya biaya yang dikeluarkan keluarga untuk pendidikan, bukan hanya dari meningkatnya angka belanja negara,” katanya.
Esti juga mempertanyakan realisasi program renovasi dan perbaikan 71.744 satuan pendidikan yang disebut menjadi salah satu program pada tahun anggaran 2026.
Ia meminta pemerintah membuka data mengenai pelaksanaan program tersebut kepada publik.
“Sejauh ini belum ada data terkait perbaikan 71 ribu sekolah yang seharusnya dilakukan tahun ini. Kemendikdasmen belum jawab. Hasil programnya itu yang mana? Sementara setiap hari kita dengar ada sekolah ambruk, atau anak-anak yang masih kesulitan akses ke sekolah,” ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan kenaikan anggaran pendidikan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya belanja negara.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar anggaran tersebut mampu memperbaiki kondisi sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, memperluas akses pendidikan, serta mengurangi beban biaya yang harus ditanggung keluarga. (r5/ssb)
