SUARAPENA.COM – Sebagai antisipasi kasus gizi buruk di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat agar tidak kembali terjadi, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno tawarkan solusi. Politisi PDI Perjuangan ini mendesak agar dinas kesehatan setempat melakukan perbaikan sistem dan pendataan.
“Tidak boleh saling lempar tanggung jawab, tidak boleh tidak punya data tentang warga gizi buruk, Dinas Kesehatan harus memiliki data mana warga miskin tidak mampu, atau warga Kabupaten Bekasi yang tergolong gizi buruk,” tegasnya, Minggu (6/8/2017).
Dengan adanya pendataan ini, kata dia, maka antisipasi dan langkah yang selanjutnya dilakukan bisa lebih efektif. Sehingga, kasus gizi buruk tidak lagi menghantui warga Kabupaten Bekasi.
Dinas Kesehatan, lanjut Nyumarno, bisa memulai program preventif, seperti sosialisasi oleh Puskesmas ke masyarakat terhadap ibu hamil, menumbuhkan budaya pentingnya hidup sehat pada ibu hamil, pemberian vitamin atau gizi, hingga imunisasi.
“Misalkan Kabid Sarana Farmasi itu kan bisa melakukan pembelian entah obat, vitamin, vaksin atau imunisasi buat calon bayi melalui ibu hamil, yang disalurkan ke Puskesmas untuk menghindari gizi buruk terulang lagi di Kabupaten Bekasi,” paparnya.
Selanjutnya, peran serta Puskesmas dan Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk aktif melaporkan tatkala ada usia ibu hamil, agar dapat dilakukan tindakan preventif dari setiap calon bayi semasa masih di kandungan ibunya, proses persalinan, bahkan hingga bayi telah lahir.
“Program khusus untuk gizi buruk itu harus ada dan jelas, sebenarnya bisa kalau dilihat dari sisi anggarannya, tergantung kemauan dan kepedulian pihak-pihak di Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri,” ujarnya. (sng)
