Suarapena.com, JAKARTA – Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai ini menilai, sistem pilkada langsung selama ini menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah.
Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa pilkada langsung tidak hanya membebani calon bupati, wali kota, dan gubernur, tetapi juga berdampak pada pembiayaan negara.
“Kami berpendapat memang kita harus berani melakukan perubahan sistem apabila sistem yang kita jalankan sekarang itu ternyata memiliki banyak sisi negatif,” ujar Prasetyo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Prasetyo menjelaskan, Gerindra telah melakukan kajian internal terkait sistem pemilihan kepala daerah. Dari kajian tersebut, partainya termasuk pihak yang mengusulkan agar pilkada kembali dilakukan melalui mekanisme DPRD sebagai upaya menekan biaya politik.
“Kami terus terang, salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kami berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” kata Prasetyo.
Ia menambahkan, wacana perubahan sistem pilkada bukanlah hal baru dalam politik nasional. Menurutnya, diskursus tersebut telah lama dibahas di internal partai politik, bahkan sejak periode pemerintahan sebelumnya.
“Tidak hanya baru sekarang. Itu sudah cukup lama dibicarakan. Bahkan pada periode yang lalu, di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, isu ini juga sudah banyak dibahas,” ujar Prasetyo.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak para aktor politik untuk mencari solusi bersama guna menekan tingginya ongkos politik di Indonesia. Prabowo menilai, biaya politik yang mahal menjadi salah satu faktor penyebab maraknya praktik korupsi.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengkritik praktik demokrasi di Indonesia yang dinilai terlalu meniru sistem negara lain tanpa mempertimbangkan kondisi domestik. Menurutnya, demokrasi tetap dapat berjalan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
“Kita harus mencari solusi kita sendiri. Tidak bisa kita terlalu didikte atau diatur oleh bangsa lain. Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Prabowo mencontohkan sejumlah negara seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia yang dinilai mampu menerapkan sistem demokrasi dengan biaya politik lebih efisien.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten dan DPRD provinsi, kenapa tidak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” kata Prabowo.
Wacana pengembalian pilkada melalui DPRD ini diperkirakan akan kembali menjadi perdebatan di ruang publik dan parlemen, seiring upaya pemerintah dan partai politik menata ulang sistem demokrasi dan menekan biaya politik di Indonesia. (sp/pr)
