Suarapena.com, JAKARTA – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mencuat. Pemerintah menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk menekan tingginya biaya politik dalam Pilkada.
Gagasan itu menguat setelah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan didukung sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan agar Pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD. Usulan itu disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar pada akhir 2025.
Menanggapi wacana tersebut, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny Kabur Harman menyatakan penolakannya. Menurut dia, pengembalian Pilkada ke tangan DPRD tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam demokrasi lokal.
“Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).
Legislator Partai Demokrat itu menilai Pilkada tidak langsung justru berpotensi mempertahankan berbagai persoalan lama, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, serta lemahnya netralitas aparatur negara. Ia menilai masalah tersebut tidak otomatis hilang meski mekanisme pemilihan diubah.
Benny menekankan bahwa akar persoalan Pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Oleh karena itu, ia mendorong perbaikan Undang-Undang Pilkada secara menyeluruh agar norma hukum lebih jelas dan memiliki daya paksa yang kuat.
“Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” katanya.
Terkait tingginya ongkos politik, Benny berpandangan negara seharusnya mengambil peran lebih besar dengan membiayai pelaksanaan Pilkada. Menurut dia, keterbatasan anggaran tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi atau menghilangkan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Benny mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap politik. Ia menegaskan bahwa perjuangan politik harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. “Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira,” katanya. (r5/aha)
